154 Pemilik Bangunan Ditegur

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Upaya menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangpanjang melayangkan surat teguran pertama terhadap 154 pemilik bangunan yang ada di daerah berhawa sejuk itu.
Teguran tertulis dengan dasar surat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat nomor 640/637/DPU-TRTB/IX-2014 itu, telah disampaikan kepada seluruh pemilik bangunan, yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melanggar ketentuan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2014.

Kasatpol PP Padangpanjang, Arkes menyebutkan di antara permasalahan yang menjadi sorotan instansi penegak Perda itu adalah belum diurusnya IMB oleh pemilik bangunan, melanggar sepadan dan fasilitas umum lainnya serta SITU, HO dan TDP.

“Seluruh data yang masuk ke kita berasal dari hasil survey Dinas Pekerjaan Umum. Jika, telah kita surati dan diberi teguran pertama tetapi tidak diindahkan oleh pemilik bangunan, kita akan mendatangi lokasi tersebut dan menghentikan seluruh aktifitas pembangunan sampai seluruh perizinan diurus yang bersangkutan,” tutur Arkes didampingi Kasi Penyidik dan Penindakan Suryati.

Dalam penertiban yang segera dilakukan tersebut, Satpol PP akan menurunkan Tim Unit Kecil Lengkap (UKL) dengan melibatkan personil Polri, TNI, Secata B, Subdenpom dan isntansi terkait lainnya. Sehingga, penertiban tersebut bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

“Sebelum dilayangkan teguran tertulis terhadap pemilik bangunan, Satpol PP bersama tim UKL telah melakukan tindakan persuasif. Temuan tim di lapangan terkait IMB, SITU, HO dan TDP, lebih dulu disarankan untuk menyelesaikan kepengurusannya pada instansi ditunjuk. Jika dua kebijakan ini masih diabaikan, langkah selanjutnya akan dilakukan penindakan tegas,” tambah Suryati.

Ketegasan perlunya perizinan dalam pendirian bangunan, selain sudah ketatapan perundang-undangan, juga menyangkut tata ruang permukiman dan keindahan kota. “Kepada pemilik dihimbau untuk melaksanakan kewajiban mereka, karena tidak hanya merugikan negara juga lingkungan sekitar. Bisa saja bangunan terkait melanggar tata ruang atau keberadaannya membahayakan lingkungan pemukiman sekitar,” pungkas Arkes. (dilo/wrd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*