3 Pansus DPRD Serahkan 9 Naskah Pembahasan Ranperda ke Pimpinan

Sekretaris Pansus III DPRD Kota Payakumbuh Syafrizal  serahkan naskah 4 Ranperda kepada pimpinan DPRD.

Sekretaris Pansus III DPRD Kota Payakumbuh Syafrizal serahkan naskah 4 Ranperda kepada pimpinan DPRD.

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Payakumbuh telah selesai membahas 9 buah rancangan peraturan daerah (Ranperda), selama masa sidang pertama, mulai dari pembahasan dengan tim ranperda, konsultasi dan kunjungan kerja (kunker) dalam dan luar provinsi.

Buah dari kerja 3 Pansus itu, dilaporkan masing-masing ketua atau sekretaris secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dalam agenda rapat paripurna internal, bertempat diaula kantor DPRD setempat, Senin (13/4).

Laporan masing-masing Pansus berbentuk naskah itu diterima wakil ketua DPRD Suparman dan H. Wilman Singkuan, dengan disaksikan Sekwan Erwan dan Kabag Risalah Afridol serta Kasubag Risalah Adrizon.

Pansus I yang membahas 3 ranperda yakni ranperda tentang pembentukan kelurahan, ranperda tentang perubahan SOTK dan ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, disampaikan ketuanya Ismet Harius.

Sedangkan Pansus II, disampaikan oleh ketuanya Heri Iswandi membahas 2 Ranperda yaitu ranperda tentang pengelolaan pasar dan ranperda tentang pembentukan BUMD. Kemudian Pansus III disampaikan Sekretaris Syafrizal.

Empat ranperda yang dibahas Pansus III itu diantaranya Ranperda tentang Izin mendirikan Bangunan (IMB), Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ranperda tentang Perubahan Perda No.7 tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, serta Ranperda tentang Perubahan Perda No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sebelumnya, Syafrizal, menyebutkan, setelah melalui mekanisme pembahasan, melakukan perbandingan ke daerah lain, serta melakukan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Sumbar dan Konsultasi ke Kementerian terkait, maka disimpulkan 4 ranperda tersebut telah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Mematuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai pasal 59 ayat 4, menyebutkan bahwa paling lama 36 bulan setelah penetapan Perda RTRW harus ditetapkan Perda Rencana Detiel Tata Ruang (RDTR).

“Perda IMB harus sesuai/serasi/selaras dengan Perda RDTR, karena kita belum membahas dan menetapkan Perda RDTR, maka disarankan Penomoran dan Pemberlakukan Perda IMB adalah setelah penetapan Perda RDTR,” harap Syafrizal.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*