Buyuang Lapau, Indikasi Melawan Hukum Untuk TSK Tidak Ada

Padang-today.com__Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD yaitu belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah, hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah dalam Negeri (permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

“ APBD tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya rancangan Peraturan daerah. Untuk melahirkan Perda itu harus melalui mekanisme yang ada,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, Buyuang Lapau kepada wartawan.

Ia menjelaskan, terkait dengan adanya pro dan kontra bahwa masuknya pembiayaan Taman Satwa Kandi (TSK) dalam APBD 2019 bukan merupakan tindak pidana korupsi, meskipun Ranperda Tentang PT WWS Tahun 2019 akan disahkan setelah APBD P Tahun 2019 diketok palu.

Buyung Lapau mengatakan pembiayaan TSK sudah dibahas dan disetujui dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2019.

Karena sifatnya sementara, dikatakan Buyung Lapau pembiayaan itu dapat dianggarkan sebelum di-Perda-kan. Penyusunan anggaran KUA PPAS Perubahan tersebut disepakati bersama Pemko dan DPRD setempat.

“Kalau tidak dianggarkan sekarang, hewan di Kandih bisa mati. Lalu Siapa nanti yang memberi makan hewan satwa tersebut. Boleh saja Pemda menggarkan terlebih dahulu, esensi dari KUA PPAS itu sendiri, sementara,” ujar Buyung Lapau.

Buyung Lapau mengatakan agar terhindar dari pidana korupsi, dalam penyusunan anggaran, perlu dihindari tiga hal yaitu, mark up, fiktif dan suap. Sedangkan perbedaan pendapat boleh tidak dianggarkan sebelum di-Perda-kan menurut Buyung Lapau hanya perbedaan persepsi saja.

“Analogi lainnya, tentang pembiayan gaji untuk PNS. Misalnya, dalam APBD sudah dianggarkan belanja gaji PNS tersebut. Namun setelah semua proses dilalui mulai dari tes hingga dikeluarkannya SK PNS itu, baru dapat dicairkan gaji PNS tersebut,” tandasnya menghakiri. (Herry Suger)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas