Kab. Padang Pariaman | Kamis, 20/08/2009 14:10 WIB

Saat Gempa jadi Komoditas Politik...

Rumah nyaris roboh oleh gempa
tahun 2006 di Padangpariaman

Meski gempa bumi telah berulang kali menerpa negeri ini. Bahkan telah ratusan kali terjadi gempa bumi di negeri ini termasuk di Kabupaten Padangpariaman. Seiring dengan itu Pemerintah mulai dari pusat sampai daerah juga memberikan bantuan pada masyarakat yang mendapatkan musibah gempa.

Bahkan unsur swasta maupun partai politik dan calon-calon Gubernur, Bupati sampai tingkat calon Presiden tidak luput memberikan bantuan pada masyarakat yang ditimpa musibah apa saja di negeri ini. Kalau disaksikan bantuan datang pasca musibah, apa saja sangat banyak datang ke posko musibah.

Sepertinya musibah dan bencana alam di negeri ini telah menjadi ajang komoditi politik. Kenapa tidak, orang-orang yang ingin mendapatkan pencitraan baik di tengah-tengah masyarakat berlomba memberikan bantuan pasca musibah. Tapi, kok bantuan itu tidak sampai ke masyarakat.

Pengakuan dari berberapa orang penduduk di Kabupaten Padangpariaman yang hanya menerima supermie saja pasca gempa. Padahal, pemerintah pusat melalui Pemkab Padangpariaman telah menyalurkan bantuan, seperti perehaban rumah-rumah masyarakat yang rusak.

Anehnya, rumah-rumah penduduk yang ada hubungan pemerintahan, baik nagari maupun daerah langsung mendapatkan bantuan pemerintah. Bantuan itu tidak saja supermie yang diterimanya, tapi rehab rumah juga dilaksanakan hanya berselang waktu setelah musibah gempa. Artinya bantuan gempa bumi tersebut masih banyak yang belum tepat sasaran.

Akan kah tragedi bantuan gempa bumi hanya untuk orang-orang yang dekat pemerintah? Siapa yang salah dalam persoalan bantuan ini?

Kedepan seperti yang menimpa rumah salah seorang penduduk di Korong Pauh Kenagarian Paritmalintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padangpariaman tidak hentikanya digoyang gempa bumi. Apalagi sejak gempa bumi besar melanda negeri ini tahun 2005 dan 2006 mereka hanya dapat bantuan supermie.

Namun, bantuan rehap rumah untuk Badariah (55) janda beranak sembilan itu tidak kunjung dapat bantuan dari pemerintah hingga kini.

Meski, rumahnya pernah dimasukan data oleh pihak nagari atau korong, akan tetapi, sampai saat ini bantuan gempa tidak Kunjung datang padanya. Padahal, rumah janda tersebut tidak layak lagi untuk ditunggui.

Semua sisi rumahnya telah goyang sana sini. Kalaupun terjadi gempa susulan, tidak terbayang apa yang akan terjadi terhadap rumah Badariah.

Temuan dilapangan itu hanya sebuah bukti, kalau bantuan gempa bumi yang telah diturunkan pemerintah Kabupaten Padangpariaman, sepertinya belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa hari ini gempa kembali menimpa. Mungkinkah bantuan juga datang dari permerintah maupun pihak swasta, tentu jawababnya hanya ada ditangan pemerintah yang maha mengetahui.

Melihat kondisi demikian hendaknya, pemerintah mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dalam memberikan bantuan jangan lagi melihat-lihat orang. Masyarakat sangat mengharapkan, kalaupun Pemkab Padangpariaman menurunkan bantuan, hendaknya betul-betul cros cek ke tingkat bawah. Artinya, Pemerintah dalam memberikan bantuan jangan lagi pilih kasih.

Apalagi rumah Badariah terletak di enam nagari yang telah dibebask miskinkan oleh Pemkab Padangpariaman. Tapi, rumahnya tidak layak untuk ditunggui. Disamping rumah Badariah sana sini telah rusak, juga air bersih tidak tersedia. Sangat wajar Yohanes Wempi Ketua Fraksi PKS DPRD Padangpariaman melalui media ini, meminta Pemkab Padangpariaman melakukan peninjauan ulang enam nagari yang dibebaskan dari kemiskinan.

Sebab, mereka dari Fraksi PKS duduk sebagai anggota DPRD Padangpariaman sangat tidak mau menyengsarakan masyarakatnya. Untuk apa mereka duduk di dewan, kalau hanya untuk kepentingan pribadi. Makanya, Yohanes Wempi akan intenkan fraksi PKS melakukan pertemuan dengan para wartawan di daerah dalam satu bulan paling sedikit satu kali. Langkah itu dilakukan fraksi PKS untuk mengorek informasi-informasi dari wartawan. (***)

Berita Terkait