Ahmad Ridha Pimpin Bapemperda DPRD Payakumbuh, Tinjau Serrius Perda Sejak 2008 – 2019

Ketua Bapemperda DPRD Kota Payakumbuh Ahmad Ridha SH

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com—Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemko di Aula Sidang DPRD, Sabtu (12/9/2020) mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi produk hukum antara DPRD dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2008 hingga 2019.

Rapat Evaluasi yang dipimpin Ketua Bapemperda Ahmad Ridha SH bersama Anggota, Heri Iswandi, Mesrawati, Fahlevi Mazni, dan Al Hudri, Mawi Etek Erianto serta Sekwan Elvi Jaya ST. Wali Kota diwakili Staf Ahli Herlina bersama Kabag Hukum Bode Arman.

Sarjana Hukum yang melek masalah kemasyarakatan ini, memang sejak diangkat kedua kalinya jadi Anggota DPRD Kota Payakumbuh, langsung ditunjuk jadi Ketua Bapemperda. Kepiawaian dan kesungguhan hati lulusan SMA 3 Padang ini tidak dapat dipandang enteng. Ia sungguh-sungguh.

“Ada sebanyak 121 Perda Kota Payakumbuh yang telah dihasilkan sejak 12 tahun silam. Artinya selama 3 periode DPRD (2004-2019), produk hukum ini tentu dilihat bagaimana perjalanannya hingga sekarang. Apa saja yang masih berlaku dan mana yang tidak berlaku,” kata Ahmad Ridha.

Ahmad Ridha menambahkan memang agak sulit mengefektifkan seluruh Perda-Perda itu dikarenakan ada kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, Anggota Bapemperda lain seperti Fahlevi Mazni dan Al Hudri meminta Pemko agar Perda yang telah lahir dapat diakomodir dengan baik.

Ketua DPRD Hamdi Agus menyebut dari 121 Perda, hanya 94 yang berlaku, dan sisanya 27 tidak berlaku. Tidak berlaku karena sudah ada perda penggantinya seperti perda APBD di tahun-tahun sebelumnya.

“Kita lebih menyorot kepada Perda yang masih berlaku, namun tidak ada efektifitas pelaksanaan dan tindaklanjut oleh OPD terkait. Rencana evaluasi ini sudah jauh hari kita laksanakan, melihat perjalanan produk perda yang sudah ada, apakah ada inventarisasi, setelah itu dievaluasi, dicari sebabnya mengapa tidak ada tindak lanjut, sebagaimana mestinya,” kata Hamdi Agus.

Menjawab tuntutan DPRD, Sahli Herlina didampingi Kabag Hukum Bode Arman menyebut inventarisir sudah dilakukan, sementara itu untuk Perwako sebagian besar sudah dilahirkan. “Tinggal beberapa Perda yang belum ditindaklanjuti, menunggu eksekusi dan penganggarannya saja,” kata Herlina.(rel/Dodi Syahputra)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas