Ahok Akan Tutup Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Apabila Tidak Memiliki Fungsi

Gubernur DKI Ahok.

Gubernur DKI Ahok.

Advertisements

PADANGTODAY.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) Dinamis. Ini sebagai kompensasi penghapusan dana honorarium. Dengan sistem ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat mengetahui kinerja bawahannya.

Ahok mengatakan, dengan sistem poin pada TKD Dinamis dapat melihat apa-apa saja yang dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga apabila ada kantor atau SKPD tidak memiliki fungsi maka dapat ditutup.

“Kami juga bisa ketahuan ini, unit mana yang bisa ditutup. Kalau 1 kantor sepi, nggak bisa ngisi ngapain saja, dinamisnya kecil, jadi kantor ini nggak dibutuhin lagi. Ya dibubarin. Kantor lurah juga nih,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2).

Dia menambahkan, barometer yang dapat diambil untuk menentukan satu kantor ditutup atau tidak adalah masyarakat. Dan jika kantor lurah ditutup maka akan digabungkan dengan kelurahan lainnya.

“Kalau dia nggak bisa ngisi (TKD Dinamis), masyarakat nggak suka datang ke kantor lurah ini, ya tutup aja, gabungin,” tutup mantan Bupati Belitung Timur ini. (rnd/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*