Ahok Mengingatkan Jajaran SKPD Bermain Mata Dengan ‘Anggaran Siluman’ Dalam APBD

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM – Berulang kali Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengingatkan agar seluruh jajaran SKPD tidak lagi bermain mata dengan ‘anggaran siluman’ dalam APBD. Untuk memastikannya, Ahok pun kembali meminta SKPD buka-bukaan dalam proses mediasi dengan DPRD.

“Ahok bukan marah-marah, dia bertanya kepada SKPD, itu usulan apa tuh UPS-UPS dan sejenisnya. Apakah Anda usulkan atau tidak,” kata Sekda DKI Saefullah di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).

Mantan Walikota Jakarta Pusat tersebut mengatakan dari pengakuan para SKPD sejauh ini, tidak ada yang menyusupi program ataupun ‘anggaran siluman’ dalam APBD. Namun apabila ada yang terlibat, dia berharap segera melapor.

Pasalnya, masih ada peluang selama 7 hari untuk memberikan penjelasan. Terhitung setelah Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Kepmen hasil evaluasi APBD DKI 2015 yang akan disampaikan pada 13 Maret mendatang.

“Beliau (SKPD) memang bilang enggak mengusulkan dan itu nanti peluangnya ada 7 hari untuk dibahas kembali,” terangnya.

“Artinya, (kalau ada yang) enggak cocok nih, buat apa, terlalu mahal dan misalnya belum dibutuhkan sekarang juga belum prioritas, itu bisa di-delete nanti (dari e-budgeting). Jadi ini peluangnya ada 7 hari,” lanjut Saefullah.

Sehingga, dalam perubahan APBD 2015 versi akhir hasil dari evaluasi Kemendagri sesuai dan tepat guna. Ini seperti yang di-nawa cita-kan Presiden Jokowi, di mana 20 persen anggaran untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan dan sisanya untuk belanja pegawai serta infrastruktur.

Sebagaimana diketahui, mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD mengalami kebuntuan (deadlock). Kemendagri akan mengembalikan APBD 2015 ke Pemprov untuk dibahas kembali dengan dewan dalam forum Banggar.

Jika tercapai kesepakatan dalam waktu 7 hari pembahasan, maka Pemprov DKI akan menerbitkan Perda yang menjadi dasar hukum penggunaan APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Namun jika pembahasan di Banggar kembali deadlock, maka Ahok akan menerbitkan sebuah Pergub yang menyatakan Pemprov DKI kembali menggunakan besaran APBD 2014 sebesar Rp 72 triliun.

(aws/bar/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*