Ahok Ungkap Pernyataan Ketua DPRD DKI Salah Karena Tak Baca Evaluasi Kemendagri Secara Keseluruhan

Dari kiri ke kanan: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat melakukan pertemuan perihal APBD 2015, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Dari kiri ke kanan: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat melakukan pertemuan perihal APBD 2015, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi atas anggaran “siluman” kepada lima perusahaan BUMD DKI adalah pernyataan salah. Pasalnya, DPRD tidak membaca evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara keseluruhan.

“Itu dia salah sekali membaca surat Mendagri. Jadi yang salah di mana, DPRD salah baca,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Basuki menjelaskan, lima BUMD yang disebutkan oleh Prasetio merupakan BUMD yang pernah diberi penyertaan modal oleh Pemprov DKI. Lagipula, lanjut dia, Pemprov DKI tidak memiliki saham mayoritas di sana dan tidak lagi memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) tahun ini.

Adapun lima BUMD DKI itu adalah PT Ratax Armada, PT Cemani Toka, PD Dharma Jaya, PT Grahasahari Surya Jaya, dan PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Nilai-nilai yang disebutkan Prasetio yang tertulis di koreksi dokumen APBD 2015 itu merupakan nilai total kekayaan BUMD tersebut.

Prasetio sebelumnya menyebut Pemprov DKI mengusulkan pengajuan PMP kepada PD Dharma Jaya sebesar Rp 51.702.096.639; PT Ratax Armada sebesar Rp 5.500.000.000; PT Cemani Toka sebesar Rp 112.968.859.000; PT Grahasari Surya Jaya sebesar Rp 48.870.000.000; dan PT RS Haji Jakarta sebesar Rp 100.308.278.000.

“Contohnya total modal RS Haji sebesar Rp 100 miliar lebih. Pemprov DKI pernah menyetor Rp 52 miliar, bukan berarti tahun ini setor,” kata Basuki.

Tahun ini, lanjut dia, Pemprov DKI hanya memberi PMP kepada dua BUMD, yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT MRT Jakarta.

“BUMD yang disetor hanya untuk PT MRT Jakarta Rp 4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta Rp 1 triliun untuk PSO (public service obligation) sama beli bus,” kata dia.

(ksa/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*