Ali Mukhni : Laporan Keuangan 2014 Harus Lebih Balik

foto bupati bersama BPK RI serahkan LKPDPADANGPARIAMAN, PADANGTODAY. COM-Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni menyatakan tahun 2013 pemkab sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangannya. Laporan keuangan tahun 2014 hendaknya kembali mempertahankan WTP atau WTP murni atas LKPD 2014 tersebut.

Adapun proses dan penilaian laporan ini dilakukan setiap tahun. Namun, pemeriksan tahun 2013 dilakukan tahun 2014. Begitu juga untuk tahun 2014 dilaksanakan tahun 2015 ini. Begitulah seterusnya atau seperti pemeriksaan keuangan yang akan dilaksanakan sekarang.

“Sebelum kita juga telah serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar Betty Ratna Nuraeni di Aula BPK Padang,” kata Ali Mukhni dan Kabag Humas Pemkab Padangpariaman Hendra Aswara usai menyerahkannya.

Ali Mukhni mengatakan LKPD ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Sesuai ketentuan bahwa LKPD diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kita berharap tahun ini kita dapat meraihi WTP murni, karena tahun lalu sukses meraih opini WTP. Alhamdulillah, laporan keuangan sekarang ini telah disusun semakin lebih baik setiap tahunnya. Semoga kita Pemkab Padangpariaman dapat meraih hasil terbaik yang diharapkan masyarakat yaitu opini WTP murni,” ujarnya.

Sementara Ketua BPK RI Provinsi Sumbar Betty Ratna Nuraeni mengatakan, LKPD yang diserahkan tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, wawancara dengan pejabat terkait dan melakukan cek fisik ke lapangan.

“LKPD ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh tim selama 40 hari di lingkungan Pemkab Padangpariaman. Kita harap jika ada tim kami yang konfirmasi agar ditanggapi segera,” ujarnya.

Menindaklanjuti saran Kepala BPK tersebut, Bupati Ali Mukhni perintahkan bahwa selama pemeriksaan berlangsung oleh tim dari BPK, maka seluruh pejabat terkait agar kooperatif, tidak ada yang keluar daerah dan sekiranya ada permintaan cuti agar dibatasi.

“Saya minta Kepala SKPD dan terkait agar kooperatif selama pemeriksaan, tidak ada yang keluar daerah dan cuti bila alasan penting saja,” tambahnya.

Dalam acara tersebut dihadiri Sekda Jonpriadi, Kepala DPPKA Hanibal, Inspektur Dewi Roslaini, Kepala Bappeda Hendri Satria, Kabag Humas Hendra Aswara, Kabid Akuntansi Taslim Letter serta beberapa dari Inspektorat. (eri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas