Aliansi Pemuda Lintas Sumatera Tolak Pengesahan RUU Pilkada Tidak Langsung

Aliansi Pemuda Lintas Sumatera Sedang Mengadakan Rapat Rabu ( 24/9).

Aliansi Pemuda Lintas Sumatera Sedang Mengadakan Rapat Rabu ( 24/9).

Advertisements

Bukittinggi,PADANGTODAY.com-RUU Pilkada yang memuat ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah sebuah kemunduran dari proses demokrasi yang telah dibangun pasca runtuhnya rezim orde baru. Kehadirannya merupakan pelanggaran serius terhadap cita-cita reformasi yang berpijak pada kedaulatan rakyat.

Maka dari itu, sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka Aliansi Pemuda Lintas Sumatera,mereka berkumpul selama 3 hari di Bukittinggi untuk membahas Rancangan Undang –Undang (RUU) Pilkada yang disahkan pada hari ini di Gedung Senayan, Jakarta.

Intinya puluhan pemuda yang berasal dari utusan seluruh Propinsi yang ada di Sumatera ini, dengan tegas membulatkan tekad mereka untuk menolak pengesahan rancangan undang undang pemilihan kepala daerah tidak langsung ini. Mereka mengangap RUU Pilkada pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini adalah sebuah kemunduran dari proses demokrasi di Indonesia pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 silam.

Bustamam Kamal, Koordinator Aliansi Pemuda Lintas sumatera, megungkapkan, terkait dengan disahkannya rancangan undang-undang pemilihan pilkada oleh DPR-RI hari ini telah membuat suasana dikalangan pemuda di Sumatera gusar dan perlu melakukan pertemuan menentukan sikap terkait RUU tersebut.

Lebih lanjut Bustamam Kamal yang mewakili dari Propinsi Nangroe Aceh Darusalam ini mengatakan, Aliansi Pemuda Lintas Sumatera yang terdiri dari perwakilan delegasi dari berbagai organisasi kepemudaan yang ada di pulau Sumatera yang berkumpul di Bukittinggi, usai menghadiri kegiatan Menpora di Bukitinggi, akhirnya menentukan sikap menolak RUU pilkada yang akan diputuskan oleh DPR-RI ini.

Penolakan tersebut juga ditegaskan oleh Ary salah seorang pemuda aliansi pemuda sumatera lainnya yang berasal dari Sumatera Utara, di hadapan media Ia menuturkan, pembatalan RUU pilkada yang ditentukan DPRD dan menuntut agar pemilihan langsung kepala daerah tetap dipertahankan,karena menurutnya pemilhan kepala daerah melalui DPRD ini memperlihatkan wujud oligarki yang masih membajak demokrasi Indonesia.

Ia juga menambahkan, Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD ini sesungguhnya juga akan menciptakan patron-klien antara Kepala Daerah dengan DPRD, karena mandatnya diberikan oleh DPRD bukan oleh rakyat. Dari pertimbangan itulah,kami dari Aliansi Pemuda Lintas Sumatera menuntut untuk membatalkan disahkannya RUU Pilkada yang ditentukkan oleh DPRD dan menuntut agar pemilihan langung Kepala Daerah tetap dipertahankan,”pungkasnya. (doni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*