Alis Marajo Sampaikan LKPj Tahun 2014

Bupati menyerahkan LKPJ akhir tahun 2014 dan 4 Rancangan  Ramperda.

Bupati menyerahkan LKPJ akhir tahun 2014 dan 4 Rancangan Ramperda.

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.com-Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2014 ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2014.

Kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan upaya pencapaian 3 (tiga) aspek fokus capaian kinerja pembangunan yang meliputi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah, pidato Bupati Lima Puluh Kota dr.Alis Marajo pada Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 di ruang sidang DPRD Sarilamak,Selasa(14/4).

Pada tahun 2014 Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan mencapai Rp. 1.003.375.033.639,00 (satu trilyun tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) atau naik sebesar 12,44 persen dibandingkan target pendapatan daerah tahun 2013 sebesar Rp. 889.658.731.260,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta rujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah),ucap Alis Marajo.

“Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dengan realisasi melampaui target pendapatan tahun 2014. Sampai akhir tahun anggaran 2014, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 1.004.220.871.876,69 (satu triliun empat milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan Rupiah) atau sebesar 100,38 persen dari target yang ditetapkan,” lanjut Alis Marajo.

Untuk tugas desentralisasi, pelaksanaannya dilakukan oleh 44 (empat puluh empat) SKPD yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dan Kantor, Kecamatan, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dan Lembaga DPRD.

Pada prinsipnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dititik beratkan pada 6 (enam) agenda prioritas pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Adapun prioritas Pembangunan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014, Reformasi Birokrasi, Ketahanan Pangan, Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis, Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan.

Penyelenggaran tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,ungkap Alis Marajo.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*