Amnasmen: Cakada Wajib Laporkan Kekayaan Ke KPK

Padang-today.com – Amnasmen Ketua KPU Sumbar menyatakan Calon kepala daerah (Cakada) untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu syarat pencalonan.

“KPU mensyaratkan agar calon pasangan kepala daerah menyerahkan surat tanda terima LHKPN,”kata Amnasmen di Padang.

Ia menjelaskan LHKPM ini salah satu persyaratan laporan pilkada, tanda terima LHKPN menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah yang telah ditetapkan undang-undang.

“Bukti pelaporan tersebut menjadi syarat lampiran yang akan diserahkan kepada KPU saat masing-masing calon mendaftarkan diri untuk calon kepala daerah pada Pilkada 2017,”ungkapnya.

Jika tidak menyerahkan bukti pelaporan tersebut, lanjut Amnasmen maka KPU akan menilai calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada 2017

Sementara itu Amalia Rosanti Spesialis Penerima pendaftaran LHKPN KPK menyatakan KPK hadir di Sumbar untuk membantu pasangan bakal calon kepada daerah guna mengisi formulir LHKPN dan melengkapi semua persyaratan untuk melengkapi formulir tersebut.

“Kami dalam hal ini hadir membantu bakal calon untuk mengisi lembar per lembar, formulir LHKPN,”katanya.

Ia menjelaskan harta yang harus dilaporkan oleh masing-masing bakal calon adalah harta bergerak, tidak bergerak, penghasilan, dan pengeluaran pribadi, keluarga.

“Harta bergerak sebutnya, seperti mobil, dan lain-lain, sementara yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, utang piutang dan tabungan,”ujarnya.

Nah setelah diverifikasi baru kemudian KPK mengeluarkan surat tanda terima, lanjut Amalia Rosanti surat itu sebagai rekomendasi untuk mendaftar ke KUP dibawa ke KPU saat mendaftar nanti.

Sebagaimana di ketahui di Sumbar ada empat kota melaksanakan Pilkada 2018.

Keempat yakni Kota Padang,Kota Pariaman,Kota Padangpanjang serta Kota Sawahlunto.(*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas