Anggota DPR 2014-2019 Dimintai Membuat UU Yang Berkualitas

anggota-dpr
PADANGTODAY.com– Anggota DPR terpilih 2014-2019 bakal dilantik pada 1 Oktober nanti. Tugas utama para politikus anyar itu diminta membuat reformasi regulasi agar mampu membuat Undang-Undang (UU) yang berkualitas.

Advertisements

Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, kualitas UU dapat meningkat yang pada akhirnya akan menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Karena itu, DPR diminta melakukan pembenahan kinerja legislasi sebagai prioritas utama.

“Jika tidak, maka pemborosan anggaran pembentukan UU akan turut mendorong defisit APBN di samping subsidi BBM seperti yang terjadi saat ini,” kata Bayu dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/8).

Menurut dia, reformasi regulasi dapat dilakukan oleh DPR bersama Presiden melalui beberapa cara. Pertama, perbaikan perencanaan pembentukan UU melalui program legislasi nasional (Prolegnas). Kedua, meningkatkan kerangka kelembagaan dan kapasitas untuk UU yang lebih baik.

Selanjutnya, kata dia, peningkatan kualitas pembentukan UU dengan memperkuat dan meningkatkan penilaian dampak peraturan baru. Keempat, perbaikan proses konsultasi masyarakat dalam pembentukan UU. Kelima, evaluasi secara rutin terhadap UU yang berlaku.

“Keenam, memanfaatkan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan mengenai pembentukan UU, dan penyebarluasannya di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Pimpinan Tim Kerja Sosialisasi MPR, Achmad Basarah menilai proses pembuatan UU terjadi karena rendahnya pemahaman terhadap Pancasila. Dia mengatakan, selama periode 2003-2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan 519 perkara pengujian UU. Di mana sebanyak 133 perkara atau sekitar (26 persen) telah dikabulkan MK.

“Mayoritas pejabat pembuat UU telah kehilangan pedoman memahami tafsir Pancasila sebagai sumber hukum,” kata Basarah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP ini juga menyatakan, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai sumber filsafat, dan jiwa negara Indonesia yang merdeka. Karena itu, lanjut dia, pembentukan UU tidak hanya harus merujuk UUD 1945 sebagai tapi juga Pancasila segala sumber hukum pembentukan undang-undang.

“Perlu memastikan nilai-nilai Pancasila dijadikan sumber dalam pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia,” ujarnya.(dil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*