Anggota Pansus III DPRD Payakumbuh Cemas dengan Anak-anak Membawa Ranmor

Ketua dan Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota  Payakumbuh Maharnis Zul dan Basri Latief

Ketua dan Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Payakumbuh Maharnis Zul dan Basri Latief

Advertisements
Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi Sokarto

Kepala PT Jasa Raharja Bukittinggi Sotarto

Perwakilan

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Akhir-akhirnya ini, anak-anak di bawah umur 17 tahun atau yang belum memiliki SIM, sudah bebas membawa kendaraan bermotor (Ranmor). Fenomena itu, kita lihat di pagi hari, ketika jam sekolah, kenapa ini dibiarkan saja oleh para orang tuanya. Begitu juga bagi pihak sekolah.

Kekuatiran kita terhadap hal-hal yang tidak inginkan itu, disampaikan anggota Pansus III DPRD Kota Payakumbuh, Basri Latief kepada para kepala sekolah SLTP dan SLTA se Kota Payakumbuh, ketika acara hearing Ranperda LLAJ di Aula kantor DPRD Payakumbuh, Rabu (18/3).

”Ajal memang Allah SWT yang mengaturnya, tapi jika tejadi kecelakaan lalu lintas, yang meninggal dunia, seperti yang terjadi di depan SMAN 4 dan di lokasi-lokasi lainnya, bagaimana dengan asuransi kecelakaannya,” Ketua Pansus III DPRD Payakumbuh H Maharnis Zul mempertanyakan.

Asuransi kecelakaan lalu lintas itu, bagi yang telah memiliki SIM, sedangkan siswa banyak yang tidak mengantongi izin mengemudi. Sebaliknya kepada para orang tua, apakah mereka tidak cemas kepada anaknya yang belum memiliki SIM dibiarkan saja membawa Ranmor.

”Padahal resiko bagi anak-anak yang membawa ranmor tersebut sangat tinggi. Bahayanya lagi, kami masih melihat, adanya ranmor yang dipretelin seperti bangkai. Ini kami harapkan kepada Satlantas tangkap saja, karena sangat meresahkan masyarakat, kapan perlu kandangkan untuk selama-lamanya,” ungkap Wakil Ketua Pansus III Basri Latief.

Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi, Sutarto, menjelaskan, terhadap asuransi jiwa kecelakaan lalu lintas bagi yang tidak memiliki SIM, memang tidak ada. Namun, PT. Jasa Raharja selalu membayar uang santunan kecelakaan.

Syarat untuk mendapat uangsantunan itu, berdasarkan laporan polisi. Jika ada yang terlambat membayar atau memberi uang santunan bukan disebabkan dari PT Jasa Raharja, akan tetapi bisa saja terlambatnya administrasi dari pihak kepolisian.

”Kinerja PT Jasa Raharja terhadap uang santunan, tidak pula harus menjemput bola, akan tetapi jika mendapat laporan dari publik, seperti berita-berita di media masa atau media online, kami sudah mulai menyiapkan segala sesuatu, hanya tinggal melengkapi administrasi dari kepolisian,” ujar Sutarto.(Dodi Syahputra)