Aribus Madri Dilewa Ketua Badan Kehormatan

ARibus Madri Ketua Fraksi PDI Partai Hanura DPRD Kota Payakumbuh.

ARibus Madri Ketua Fraksi PDI Partai Hanura DPRD Kota Payakumbuh.

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Berakhirnya pembahasan dan pemilihan struktur Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (21/1) sore, maka tuntaslah pembahasan seluruh Alat Kelengkapan DPRD Kota Payakumbuh. Rapat internal DPRD yang dipimpin ketua DPRD Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Wakil Ketua Suparman, akhirnya jabatan ketua BK dipercayakan kepada Aribus Madri dari Fraksi PDI Perjuangan Hanura. Wakil Ketua dan Anggota diamanahkan kepada Marhidayandi (FPAN) dan Mawi Etek Arianto (F-Gerindra).

Ketua BK terpilih, Aribus Madri kepada wartawan di kantor DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (22/10) mengatakan, BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik dan tata tertib yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Anggota BK dipilih dari anggota DPRD dengan ketentuan berjumlah tiga orang yakni Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

”Alhamdulillah, pada rapat internal kemarin, untuk jabatan Ketua BK, kawan-kawan di DPRD mempercayai saya selaku ketua berkalaborasi dengan Marhidayandi dari fraksi PAN sebagai Wakil Ketua dan Mawi Etek Arianto dari Fraksi Gerindra sebagai anggota.

Sebetulnya, kata Aribud Madri yang pentahana di DPRD Payakumbuh itu, BK mempunyai banyak tugas. Diantaranya memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Kemudian, BK juga mempunyai tugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD. Tidak hanya sampai disitu, BK malah juga melakukan penyelidikan, verifkasi dan klarifikasi, jika ada pengaduan terhadap pimpinan  DPRD, anggota DPRD dan masyarakat.

”Nah, apa-apa saja tugas BK itu, tentu ada mekanismenya. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan kepada BK,” ujar Aribus Madri tentang penyampaian laporan masyarakat terhadap anggota DPRD.

”Jika hasil penyelidikan, verivikasi dan klarifikasi menyatakan, bahwa terlapor terbukti bersalah, maka BK menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut ditetapkan dengan keputusan BK dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. Begitulah cara kerja BK yang akan dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota,“ papar Aribus yang terkenal bijaksana ini.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*