Balegda Usulkan Perubahan Ranperda Nama Jalan Jadi Infrastruktur

Suardi Komisi II DPRD.

Suardi Komisi II DPRD.

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Meski belum tuntas melakukan pembahasan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD setempat usulkan perubahan wujud salah satu diantaranya.

Ketua Baleg DPRD Padangpanjang, Suardi menungkapkan empat Ranperda yang diajukan pihak Pemko hingga saat ini masih terus dilakukan pembahasan secara komprehensif. Namun dari jumlah tersebut, salah satunya diusulkan untuk perubahan wujud dan satu lainnya butuh kajian lebih mendalam.

Sedangkan dua Ranperda berkaitan dengan retribusi dan pemeliharaan kesehatan bersifat wajib.
Terkait Ranperda yang bakal dilakukan perubahan wujud tersebut, yakni terkait Pedoman Pemberian Nama Jalan. Baleg dalam hal ini disebutkan melihat suatu kelemahan fungsi dan peruntukan karena terlalu spesifik. Diharapkannya, Ranperda yang dilahirkan semestinya memiliki efektivitas pengaturan dalam satu persoalan serupa.

“Seperti Ranperda Pedoman Pemberian Nama Jalan, tentu hanya dapat digunakan sebagai legalitas nama jalan saja. Bagai mana nanti untuk pemberian nama bangunan atau lainnya, apakah harus diterbitkan lagi Perda baru. Harapan kita, dengan diubahnya Ranperda tersebut menjadi Pedoman Pemberian Nama Infrastruktur dapat difungsikan lebih luas setiap kebutuhan pemberian nama,” ujar Suardi.

Kemudian terkait Ranperda Pengelolaan Pasar, Suardi menyebut masih memerlukan kajian mendalam dengan satu pertanyaan mendasar. Ranperda yang sama saat dulu diajukan dan ditolak dibahas mengingat kondisi pasar belum kondusif. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, apakah kondisi pasar sekaran sudah lebih baik sehingga dapat disetujui pengesahan Perda tersebut.

“Kami masih perlu melakukan kajian secara komprehensif dengan melihat serta membandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Sumbar. Sebab, kondisi pasar kita tidak jauh berbeda ketika pengajuan Ranperda tahun sebelumnya ditolak. Sehingga kami pesimis terhadap persetujuan Ranperda yang satu ini,” tuturnya.

Sementara untuk perubahan dan pencabutan dua pengajuan Ranperda lainnya, disebutkan Suardi wajib dibahas hingga disetujui sebagai Perda. Masing-masing Ranperda Perubahan Atas Perda kota Padang Panjang nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Pencabutan Perda Kota padang panjang nomor 7 tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas