Bangkit Membangun Infrastruktur Daerah, Ketua DPRD: Membangun dengan Konsep “Obat Nyamuk”

Bangkit Membangun Infrastruktur Daerah, Ketua DPRD: Membangun dengan Konsep “Obat Nyamuk”

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Refleksi peringatan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-176 untuk bangkit bersama membangun Kabupaten Limapuluh Kota agar lebih maju dan sejahtera tidak terlepas dengan kondisi infrastruktur yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

“Pembenahan infrastruktur memang telah dilakukan secara bertahap, tetapi kondisi saat ini, jalan dan jembatan terjadi kerusakan berat, kondisi jalan yang berstatus baik hanya mencapai 43,5% dari total panjang jalan. Artinya ada sekitar 56,5% dari panjang jalan yang perlu menunggu penanganan. Padahal  dalam target RPJMD telah ditetapkan angka 67,5% infrastruktur dalam kondisi baik. Ke depan kita harus fokus terhadap perbaikan jalan utama yang berada di pinggir dan di perbatasan yang selama ini termaginalkan oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota atau dengan konsep ‘obat nyamuk’ membangun daerah dari pinggir,” ujar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH. Ketua DPRD Limapuluh Kota dan Koordinator Komisi II.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II yang membidangi Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Ridha Ilahi dalam refleksi ulang tahun Kabupaten Limapuluh Kota ke-176. Ia sampaikan Komisi II fokus menyoroti pembenahan keuangan dan pembangunan.

“Dengan momentum hari jadi ke-176, mari kita bangkit bersama memajukan masyarakat Limapuluh Kota yang sejahtera, dimana dari data yang ada kita dapatkan bahwa Limapuluh Kota rentan terhadap bencana alam yang mempunyai dampak terhadap kehilangan harta dan rusaknya lahan pertanian, serta infrastruktur untuk itu kepada OPD yang terkait untuk dapat memetakan infrastruktur yang rusak dan segera diperbaiki seperti jembatan, jalan yang terban, irigasi yang rusak dan normalisasi sungai yang runtuh akibat bencana alam supaya masyarakat tidak lama mendapat kerugian secara ekonomi dan juga segera memetakan tambang-tambang yang telah dikeluarkan izinnya yang disinyalir dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merusak tanah pertanian dan sumber air bersih untuk minum masyarakat,” ujar Muhammad Ridha Ilahi politisi PDIP tersebut.

Disamping itu, dalam peningkatan Pendapan Asli Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Dengan Koordinator Safaruddin Dt.Bandaro Rajo,SH dari Fraksi Golkar. Komisi II dengan susunan sebagai berikut: H. Muhammad Ridha Illahi, S.Pt dari Fraksi PDIP & PKB (Ketua), Irmantedi dari Fraksi Gerindra (wakil Ketua), Hj. Aida, SH dari Fraksi Demokrat (sekretaris) dan anggota sebagai berikut: Ir. Afri Yunaldi, IPM dari Fraksi Golkar, Irwin Idrus dari Fraksi Gerindra, Dra. Ridhawati dari Fraksi PPP, Amril B Dt Tan Bagindo dari Fraksi PDIP & PKB, Tedy Sutendi, SH. MH dari Fraksi Hanura, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura, Hardedi, S.Sos dan Wardi Munir S.Ag dari Fraksi PKS & PBB, dan Akrimal Adham, SH dari Fraksi PAN.

Sembilan OPD yang bermitra dengan komisi II, yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta  Dinas Perhubungan.(rel/Dodi Syahputra)

Baca Juga: Bangkit untuk Mensejahterakan Masyarakat, Sastri Andiko: Tingkatka Program Perlindungan Sosial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*