Batas Waktu 14 Oktober,Enam Daerah Tandatangani NPHD

 

Padang-today.com – Badan Pengawas Pemilu mencatat baru enam daerah di provinsi Sumbar sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai sumber dana pilkada untuk pengawasan.

“Total ada enam kabupaten/kota sudah tandatangani NPHD,yakni Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, limapuluh, Agam, Bukittinggi,”kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Effitrimen di Padang.

Di Sumbar, lanjut Surya  ada tujuh daerah, termasuk Provinsi Sumbar yang belum melakukan penandatanganan NPHD anggaran pengawasan pilkada.

“Dari 13 kabupaten/kota selanggarakan Pilkada 2020, baru enam sudah tekan NPHD anggaran pengawasan,”terang Surya Effitrimen.

Surya Effitrimen menambahkan, enam daerah sudah tandatangani NPHD tersebut ada terjadi pengurangan anggaran dari yang diajukan Bawaslu kabupaten/kota.

“Pengajuan dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku, namun dari hasil penandatanganan tersebut ada terjadi pengurangan anggaran,”imbuh dia.

Menurut Surya, terkait kendala yang ditemui oleh Pemda yang hingga kini belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu di antaranya, ada belum dibahas, ada masih dalam proses
Ada belum tuntas pembahasan.

“Sedangkan Provinsi Sumbar difasilitasi Kesbangpol sudah dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hingga saat ini, Bawaslu Sumbar belum tahu kapan ditandatangani NPHD,”jelas dia.

Akibat belum ada kejelasan, anggaran pengawasan Pilkada 2020, hingga 7 Oktober 2019 yang belum tuntas, lanjut Surya Effitrimen maka diundang oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Bawaslu, KPU, pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemprov Sumbar, dari Pemprov dihadiri langsung Gubernur Sumbar di Jakarta untuk membicarakan persoalan tersebut.

Surya Effitrimen menambahkan,
berdasarkan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Senin (7/10),  waktu penandatangan NPHD diperpanjang. Yang sebelumnya  pada 1 Oktober 2019,  menjadi paling lambat 14 Oktober 2019.

Apabila hingga tanggal 14 Oktober 2019 masih ada juga Bawaslu kabupaten/kota yang belum juga melakukan penandatanganan NPHD,  maka dia menyerahkan sepenuhnya ke Kemendagri. “Paling lambat tanggal 14 itu. Harus tekan. Kalau tidak juga ditekan maka Kemendagri akan menurunkan tim supervisi kedaerah-daerah apa persoalan hingga belum juga ditandatangani NPHD anggaran pengawasan Pilkada 2020,”tegas Surya Effitrimen.

Sebagaimana diketahui, Pilkada 2020 yang akan memilih gubernur serta 13 kepala daerah di Sumatera Barat, akan dilaksanakan, 23 September 2020.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas