Bawaslu Gelar Rakor, Vifner: Pemilu di Indonesia Masih Diwarnai Pelanggaran

Komisioner Bawaslu Sumbar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Vifner SH MH

Komisioner Bawaslu Sumbar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Vifner SH MH

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Rapat Koordinasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Kota Payakumbuh, Senin (29/10/2018) berlangsung cukup tegang di Aula Kolivera III, Payakumbuh Timur. Ketegangan itu, disebabkan kegiatan yang digeber Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh itu, berisi materi tentang “Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019.”

“Sayangnya Pemilu di Indonesia masih diwarnai pelanggaran yang dapat memunculkan potensi kerawanan sehingga menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi.” Hal ini menjadi statement pembuka materi oleh Komisioner Bawaslu Sumbar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Vifner SH MH.

Vifner yang diantarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Ketuanya Muhammad Khadafi ditemani Komisioner Suci Wildanis dan Maidona. Peserta Rakor terdiri dari perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Niniak Mamak, Bundo Kanduang, KNPI, FKPPI, Pemuda Panca Marga dan 3 orang wartawan itu terihat menyimak dengan baik.

Vifner yang mantan Ketua KPU Padangpariaman itu, mengatakan bahwa Pemilu adalah proses demokrasi yang berlangsung damai yang dilakukan berkala sesuai dengan amanat konstitusi. Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Makanya, Lembaga Pengawas Pemilu ini dibuat berjenjang mulai dari Bawaslu Pusat sampai Pengawas Tempat Pemungutan Suara,” ujar Vifner.

Vifner pun bicara soalan potensi pelanggaran Pemilu, mulai dari; Kampanye Hitam, TPS Rawan, Kekerasan dan Intimidasi, Konflik Horizontal, Politik Uang, Pemalsuan Dokumen, Penggunaan Fasilitas Negara, Kampanye di Luar Jadwal. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 521 setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu … dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*