Bawaslu Patroli Iklan Kampanye Paslon

Padang-today.com – Bawaslu Sumbar melakukan patroli iklan kampanye berbayar dilakukan pasangan calon kepala daerah di media sosial, media cetak serta online.

“Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pasangan calon kepala daerah iklan kampanye di media cetak, online, medsos,”kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen ketika sosialisasi di Padang.

Menurut dia, pasangan calon kepala daerah boleh iklan kampanye dibolehkan 14 hari sebelum masa tenang

“Iklan kampanye tersebut hanya difasilitasi KPU diterbitkan media cetak, elektronik dan online,”ujar dia.

Sesuai ketentuan PKPU nomor 13 Tahun 2013 pasal 57 huruf F, pasal 67, salah satu metode kampanye beriklan, baik Iklan media cetak, elektronik, sosmed.

Sedangkan Pasal 67, penayangan iklan kampanye dilakukan pada 14 hari sebelum masa tenang,dimana masa tenang pada 6-8 Desember 2020, jadi penayangan iklan kampanye pada 22 November 2020, iklan tersebut dilakukan KPU di media cetak, online.

“Bila iklan kampanye berbayar tersebut dilakukan oleh pasangan calon diluar jadwal dapat diberikan sanksi sesuai pasal 187 ayat 1 dimana pasangan calon kepala daerah dijerat hukuman penjara minimal 15 hari paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar Rp100.000, maksimal Rp1.000.000,”jelas Surya Efitrimen.

Surya menambahkan, selain itu Bawaslu telah memproses puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Kasus tersebut telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran paling banyak dilakukan ASN yakni memberikan dukungan melalui medsos, melakukan pendekatan ke partai politik, Menghadiri deklarasi calon, Mendeklarasikan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan spanduk,”imbuh dia.

Sementara itu Elly Yanti Divisi Hukum Bawaslu Sumbar mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan selama Pilkada 2020

“Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih penting, tapi tidak kalah penting juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasinya demi mewujudkan Pilkada berintegritas,”kata dia.

Masyarakat jangan takut melaporkan bila ada pelanggaran dilakukan pasangan calon kepala daerah. “Silahkan melapor, laporan masyarakat ditindaklanjuti Bawaslu sesuai dengan aturan dalam penindakan pelanggaran,”ucap Elly Yanti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas