BAWASLU: POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA RACUN DEMOKRASI

 

Padang-today.com – Panwaslu empat kota di Sumbar akan melakuka deklarasi menolak  dan lawan politik uang serta politisasi SARA.

“Deklarasi bakal di gelar pada 14 Februari 2018,”kata Ketua Bawaslu Sumbar,Surya Efitrimen.

Ia menjelaskan,deklarasi ini dilakukan sesuai surat Ketua Bawaslu RI nomor 0177/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018.

“Itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia melaksanakan Pilkada 2018 termasuk empat kota di Sumbar,”katanya.

Dilakukan didaerah yang ada Pilkadanya oleh Panwaslunya masing-masing dan dilaksanakan tgl 14 Februari 2018.

“Jadi dilakukan oleh Panwaslu Kota Padang di Padang,  Panwaslu Kota Pariaman di Pariaman, Panwaslu Kota Padang Panjang di Padang Panjang dan Panwaslu Kota Sawahlunto di Sawahlunto,”jelas Surya Efiritmen.

Ia menyatakan, deklarasi diundang parpol pengusung dalam Pilkada 2018 artinya Parpol Peserta Pemilu 2014 yg lalu dan boleh menghadirkan pasangan Calon.

“Deklarasi dilakukan untuk mencegah terjadinya Politik Uang dan Politisasi Sara,”katanya.

Ia menjelaskan,komitmen menjadi kunci bersama-sama ciptkan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik uang dan politisasi SARA.

Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara dilakukan untuk mengajak seluruh Parpol pengusung Pasangan Calon dan tentu saja seluruh masyarakat menolak Politik Uang dan Politisasi Sara.

“Ini bagian dari cara Bawaslu mengantisipasi tidak terjadinya Politik Uang dan Politisasi Sara pada Pilkada 2018 karena hal tersebut merupakan racun bagi demokrasi,”ungkapnya.

Jika ada pasangan calon melakukan politik uang dikenakan sangsi.

“Sangsinya telah diatur di UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 tahun 2015 pasal  73, ayat 4, pasal 187 ayat 1 dan ayat 2

Dengan ancaman hukuman minimal penjara 36 bulan dan maksimal 76 bulan penjara dan denda minimal rp200 juta dan maksimal Rp1 Milyar,”jelas Surya Efitrimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*