Bawaslu Sebut 18 TPS di Padangpanjang Rawan I dan II

Padangpanjang—Berdasarkan hasil analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, sebanyak 177 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Kota Padangpanjang, 18 diantaranya dinyatakan termasuk dalam variable rawan I dan II.

Ketua Bawaslu Kota Padangpanjang, Santina mengatakan 18 TPS yang tersebar di Kecamatan Padangpanjang Barat dan Padangpanjang Timur tersebut berstatus Rawan I dan II. Pemetaan ini berdasarkan 4 variable dengan 10 indikator yang dianalisis Bawaslu RI, setelah mempelajari input dari petugas Patroli Pengawas Bawaslu Padangpanjang.

Santina menyebutkan berbagai indikator kerawanan itu, terdapat TPS yang berada di kawasan posko atau rumah tim sukses pasangan calon.

“Lalu ada TPS yang terdapat pemilih di wilayah khusus misalnya daerah eksodus, daerah yang tidak terjangkau hunian vertikal (rusun dan apartemen), serta konflik wilayah administrasi,” ucap Santina, Selasa (16/4).

Indikator lainnya disebutkan Santina, pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Begitupula dengan indikator pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT.

“Itu yang menjadi indikator dan pengawasan kami dalam pemetaan TPS yang berpotensi rawan pelanggaran,” ujarnya.

Santina juga mengungkapkan, indikator mengenai pontensi politik uang di wilayah TPS juga menjadi fokus pengawasan. “Bisa saja di wilayah TPS tersebut ada bohir, ada cukongnya dan juga broker,” ungkapnya.

Pada tingkat kerawanan Variable I, permasalahan muncul terkait dengan pemahaman petugas KPPS tentang kebutuhan surat suara bagi pemilih yang pindah memilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sementara yang termasuk dalam variable Rawan II, yakni TPS 3 dan 13 Balai-balai; TPS 1,6,8,9 Bukitsurungan; TPS 6 Kampung Manggis, TPS 1,4 Pasarbaru; TPS 4,8 Pasarusang; TPS 3,7 Silaingatas; TPS 2 Kotokatiak; TPS 3,4,6 Sigando dan TPS 4 Tanah Paklambiak.

“Berdasarkan hasil analisis pemetaan TPS Rawan Variable I dan II tersebut, kita sudah melakukan Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan jajaran unsur Muspida. Namun kami juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif turut melakukan pengawasan tentang potensi pelanggaran di setiap TPS,” pungkas Santina. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas