Belum Ada Lembaga Survei Daftar Ke KPU Padang

     Padang-today.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat belum ada lembaga survei di Padang terdaftar dalam proses Pilkada 2018.

    “Sejak dibukanya pendaftaran hingga saat ini belum ada lembaga survei yang mendaftar untuk melakukan survei atau penelitian dalam Pilkada,”kata Sekretaris KPU Padang, Lucky Dharma Yuli Putra.

    Untuk Pilkada,lanjutnya jarang lembag survie maupun pemantau mendaftar ke KPU Padang.

“Biasanya lembaga survei maupun lembag pemantau hanya mendaftar saat Pilpres maupun Pilgub,”tegas Lucky  Darma Yuli Putra.

  Ia menambahkan, lembaga yang mempublikasikan tetapi tidak terdaftar resmi di KPU Padang, dapat dikatakan sebagai lembaga survei ilegal.

    “Aturannya sudah jelas, lembaga yang dapat mempublikasikan harus terdaftar di KPU Padang. Kalau tidak terdaftar ya ilegal,”ujarnya.

    Sementara itu Ketua KPU Padang,M. Sawati membenarkan belum ada pendaftaran lembaga survei sampai sekarang. Jika tidak terakreditasi dan tidak mendaftar itu di luar kontrol.

   “Setiap lembaga survei harus mendaftarkan diri. Setiap hasil survei maupun jajak pendapat mengenai pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang harus harus terdaftar di KPU,”katanya.

   Tempat terpisah,Gebril Daulai Divisi SDM dan Parmas KPU Sumbar, lembaga survei atau lembaga hitung cepat harus terdaftar di KPU kabupaten/kota.

“Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,”katanya.

Ia menjelaskan, Lembaga survei atau lembaga hitung cepat harus mendaftarkan diri ke KPU dengan memenuhi syarat, antara lain akta pendirian lembaga atau badan hukum, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili dan pas foto pimpinan lembaga.

   “Pendaftaran lembaga survei sesuai dengan aturan yang sudah dutetapkan dalam PKPU nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat,”tegasnya.

     KPU juga bakal menindak tegas lembaga-lembaga survei yang tidak taat pada aturan yang sudah ditetapkan. Jika ada aduan dari masyarakat terkait lembaga survei, maka KPU akan membentuk Dewan Etik atau menyerahkan hasil pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei untuk memastikan apakah ada pelanggaran etik atau tidak.

     “Dewan Etik ini akan terdiri dari lima orang yakni dua orang akademisi, dua orang profesional atau ahli lembaga survei dan satu orang KPUD,”jelasnya.

    Jika terbukti melanggar kode etik, lanjut Gebril, maka lembaga survei bisa dikenakan sanksi dengan menyatakan bahwa lembaga yang bersangkutan tidak kredibel, peringatan, dan larangan untuk melakukan survei.

    “Jika terbukti adanya pelanggaran pidana dalam hasil survei atau prosesnya, maka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku,”ungkapnya.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*