Berikut Ini 4 Tokoh Yang Dukung Kenaikan Gaji Menteri

akademisi-wijayanto-samirin-rev1Jakarta, PADANGTODAY.com – Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menilai gaji menteri di Indonesia masih kecil yakni sebesar Rp 19 juta per bulan. Jumlah tersebut dianggap tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima anggota DPR di Senayan, sebesar Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.

Advertisements

Selain itu, dibandingkan gaji komisioner KPK juga jomplang, dimana satu anggota komisioner lembaga anti- korupsi sekitar Rp 75 juta per bulan. Begitu juga dibanding gaji para hakim dan sejumlah pejabat lembaga negara non-kementerian

JK menilai kebutuhan hidup para menteri perlu ditopang dengan finansial yang mencukupi agar tidak merongrong dan menyalahgunakan kewenangannya. “Supaya kalau menteri mau olahraga, jangan pakai uang kementerian. Hanya pertimbangan saja,” ucap JK.

Berikut Ini 4 Tokoh Yang Dukung Kenaikan Gaji Menteri

1.Ekonom Faisal Basri
Menurut pengamat ekonomi, Faisal Basri, kenaikan gaji menteri tidak akan membebani anggaran belanja negara. Pasalnya, gaji menteri di Indonesia memang tergolong kecil yakni hanya sebesar Rp 19 juta per bulan.

“Jadi artinya pantas gaji menteri naik, anggaran pasti naik, tapi tidak artinya. (Anggaran gaji menteri) Tidak akan sampai Rp 1 triliun,” ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta.

Faisal Basri mengungkapkan, bahkan di Kementerian Keuangan, gaji direktur jendral lebih tinggi ketimbang menterinya. “Di kementerian keuangan lebih rendah gaji menterinya dari dirjen. Sri Mulyani menaikkan gaji dirjen hingga Rp 40 juta,” ungkapnya.

Dia meminta pada pemerintah Jokowi-JK, jika ingin menaikkan gaji menteri, usai mengkaji situasi ekonomi riil terlebih dahulu. Salah satunya tingkat kemiskinan sudah turun.

“Jadi artinya pantas gaji menteri naik. Dilihat minimal setahun dulu. Orang miskin sudah turun, sejahtera rakyatnya,” tutup dia.

2.Akademisi Wijayanto Samirin
Deputi rektor Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meyakinkan bahwa rencana kenaikan gaji menteri kabinet Jokowi-JK tidak akan membebani anggaran. Kenaikan gaji ini, menurutnya, wajar jika melihat besaran gaji menteri saat ini.

Hal ini juga untuk mengurangi tingkat kesenjangan gaji dengan lembaga lainnya. “Mau gajinya dinaikkan 34 – 20 menteri tidak memberatkan anggaran,” ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (7/9).

Wijayanto menilai kenaikan gaji akan efektif dalam meminimalisir tingkat korupsi. “Ini juga untuk membatasi income di luar gaji mereka, soalnya itu yang selama ini yang jadi sumber permasalahan,” jelas dia.

Namun, dirinya mensyaratkan jika Jokowi-JK ingin menaikkan gaji para pembantu pemerintahannya maka harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja menteri. “Logika yang dipakai, kenaikan gaji diimbangi output lebih tinggi,” ungkapnya.

3.Anggota DPR Komisi XI Harry Azhar Azis
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis menilai wacana kenaikan gaji menteri menjadi kewenangan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, pemerintah memiliki dana cadangan yang dapat dipakai untuk penambahan belanja pegawai.

“Anggaran bisa direalokasi,” ujarnya.

Penggunaan dana cadangan ini, lanjutnya, untuk pencairannya maka perlu persetujuan Badan Anggaran DPR. Akan tetapi, proses perizinan ini tergantung klausa di UU APBN saat ini.

“Saya tidak ingat ada apa tidak klausa izin ini di UU APBN,” tuturnya.

4.Politisi PDIP Dewi Aryani
Politisi PDIP Dewi Aryani menilai salah satu penyebab terjadinya korupsi para menteri dikarenakan gaji tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Gaji menteri itu tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai seorang menteri tentunya mempunyai banyak pengeluaran terutama dibidang sosial. Dia mencontohkan, gaji seorang menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina mempunyai kesenjangan tinggi.

“Bandingkan saja, gaji seorang menteri ESDM sekitar Rp 20 juta, sedangkan Dirut Pertamina bisa sampai dengan Rp 200 juta,” jelasnya.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*