BPLH Kabupaten Agam Surati Pelaku Usaha Agar Mengurus Dokumen Lingkungan Hidup

AGAM, PADANGTODAY.COM-Untuk menindaklanjuti UU No. 32 tahun 2019 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 8 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Menurut Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam, Edi Busti, surat Edaran dengan Nomor 660/164/PDL/2015 tertanggal 24 April 2015 ditujukan kepada perusahaan swasta dan masyarakat yang memiliki usaha agar wajib untuk mengurus dokumen Amdal, UKL, UPL dan izin lingkungan.

” Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Ketentuan Amdal ini diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012″ ujar Edi Busti.

Sementara untuk ketentuan mengenai jenis usaha atau kegiatan yang memiliki UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati No. 7 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi pelaku usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan maka terancam di pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak Rp 3 milyar.(martunis)