Budi Gunawan tersakiti haknya Yang Dikriminalisasi Oleh KPK

 Budi Gunawan

Budi Gunawan

Advertisements

PADANGTODAY.COM-Ratusan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pendukung Praperadilan (AMPERA), Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT Indoensia Bersatu), Forum Betawi Bersatu (FBB), dan kesatuan lainnya yang lebih kecil, menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mendukung Komjen Budi Gunawan dalam sidang perdana praperadilan .

“Hari ini kita mendukung Budi Gunawan, yang tersakiti haknya, yang dikriminalisasi oleh KPK. Kita tahu bahwa negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang paham hukum, tapi tidak menaati hukum. Hidup BG, hidup rakyat!,” kata orator dari atas mobil pengeras suara, Senin (2/2).

Sejumlah massa lain masih berada di luar halaman PN Jaksel, tidak bisa masuk karena di dalam sudah penuh. Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Polisi juga mengerahkan 4 anjing pelacak.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan yang diajukan calon tunggal Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, ini buntut status tersangka kepemilikan rekening tak wajar yang diberikan KPK kepadanya, Selasa (13/1) lalu. Lewat kuasa hukumnya, Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut menggugat KPK terkait penetapan tersangkanya yang tercatat dalam nomor perkara 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan.

Penetapan tersangka ini bermula dari laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat ke lembaga anti korupsi tersebut. Setelah ditelisik akhirnya KPK menyangkakan Budi Gunawan menjadi tersangka dugaan kepemilikan rekening tak wajar ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri dan jabatan lainnya di kepolisian periode 2003-2006 silam.

Dalam sangkaannya KPK menilai ketika menjabat posisi tersebut, mantan ajudan Megawati Soekarno Putri itu diduga menerima dan melakukan tindakan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji untuk memuluskan karir perwira di kepolisian. Penetapan tersangka ini sehari sebelum Komjen Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR.  (eko/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*