Bupati, Ali Mukhni Keterbukaan Informasi Publik Mencerdaskan Bangsa

Ali Mukhni, KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat

Ali Mukhni, KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat

Padangpariaman, PADANG-TODAY.COM—KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni dalam sambutan sosialisasi UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ‘KIP’ , Senin 18-04-2016 di Hall IKK Paritamalintang.

Dijelaskan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

“UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Ali Mukhni.

Diteruskan, Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Di sisi lain, terang Ali Mukhni, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya.

“Badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan,” jelas Ali Mukhni.

Demikian juga, lanjut Ali Mukhni, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Selama ini yang menjadi perhatian utama bagi Kita adalah bagaimana Badan Publik yang harus menyediakan segala jenis dan macam informasi kepada Publik/masayarakat, sementara kita sering lupa dan mangabaikan Masyarakat/publik sendiri yang belum memahami dan menyadari kebutuhan mereka akan informasi,” katanya.

Oleh karena itu, masyarakat juga harus mengerti bahwa hak memperoleh Informasi itu adalah Hak Asasi manusia. Maka Sosialisasi yang dilakukan ini menjadi sebuah keharusan dan sangat penting.

Kita telah mencoba menerapakan Undang Undang keterbukaan Informasi ini mulai dari tahun 2013, kita telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Lingkungan pemerintah darah Padang Pariaman terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 101/ KEP/ BPP/2016.

“Saya berharap kepada PPID, Dan PPID Pembantu mulai dari SKPD, Camat, Wali Nagari, KAN, Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi, dan BUMN dan BUMD yang ada dipadang Pariaman untuk memahami betul akan pentingnya keterbukaan informasi ini,” harap bupati.

Selanjutnya ia menekankan kepada seluruh SKPD, bahwa sudah tidak waktunya lagi menyimpan menyembunyikan informasi, diera transparansi saat ini, semua harus terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan untuk di buka.

Pada kesempatan itu Ali Mukhni menegaskan Kepada PPID Pembantu mulai dari SKPD, Camat, Wali Nagari, KAN, Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi, dan BUMN dan BUMD yang ada di Padang Pariaman untuk memahami tugas dan fungsinya, pahami prosedur pelayanan informasi dan membantu PPID utama dalam hal ini Bagian Humas dengan data dan informasi dari masing masing SKPD Bapak dan Ibu, jelasnya.

“Saya tidak mau mendengar lagi kalau meminta data dan informasi ke SKPD itu sulit, dan berbelit, Saya juga tidak mau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah, inilah komitmen yang harus kita jalani,” katanya.

Mari kita bersepakat menjadikan kabupaten Padang Pariaman sebagai kabupaten terbuka dan transparan kemudahan pelayanan terhadap informasi. Untuk mewujudkan itu Saya minta membuat website resmi dan menunjuk petugas pelayanan informasi pada masing masing SKPD, Camat, Nagari dan Sekolah Sekolah, dengan adanya website resmi tersebut maka segala informasi yang ada pada masing masing badan publik dimuat dan ditampilkan pada wabsite tersebut.

Kemudian, kepada bagian PDE untuk menginventarisasi website yang ada pada SKPD, Kecamatan, Nagari, dan jika ada yang belum memiliki werbsite mohon bantuan untuk membimbing.

Selain itu, khusus untuk Nagari agar mengganggarkan pembuatan Websitet penunjukan Petugas Pengelola Informasi Publik (PPIP) di Nagari, jika pada APB Nagari tahap awal ini tidak tertampung, saya berharap bisa ditampung pada APB Nagari Perubahan.

Sebagai salah satu wujud komitmen kita dalam melaksanakan Undang Undang keterbukaan Informasi kita juga telah membentuk Tim Kontributor Informasi Publik (TKIP), sejak tahun 2015 dan tahun ini kita juga telah mengeluarkan SK TKIP tahun 2016, dan menandatangani fakta integritas sebagai wujud komitmen kita dalam membuka ruang informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Dengan adanya fakta integritas ini saya berharap kepada SKPD, Kecamatan, dan Nagari dan badan publik lainnya di padang pariaman ini, merasa bertanggungjawab dengan informasi yang ada pada badan publik ini,” katanya.

 

Ia menambaqhkan, Tim Kontributor Informasi Publik ini dibentuk dalam rangka membantu bagian Humas dalam hal Publikasi informasi kegiatan SKPD dan sekaligus akan bertugas sebagai petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP), di SKPD masing masing.

Pada akhir tahun 2015 lalu, lanjutnya, Komisi Informasi Sumatera Barat telah menetapkan PPID Kabupaten Padang Pariaman sebagai perigkat pertama kategori Kabupaten/Kota pada pemeringkatan Badan Publik dalam keterbukaan Informasi Publik, untuk mendapatkan penghargaan itu tidak lah mudah, namun akan sangat tidak mudah untuk mempertahankan peringat tersebut.

Oleh karena itu Melalui Forum ini saya minta komitmen kita bersama untuk mempertahankan prestasi dan peringkat yang telah kita raih bersama, yakinlah dengan kebersamaan kita pasti bisa.

Bagian Humas sebagai PPID Uatama dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu tang berada di Satuan kerja Perangkat Daerah Padang Pariaman sampai ke tingkat sekolah sekolah.

Pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan haknya akan informasi tentang pemerintah kabupaten Padang Pariaman bisa lengsung mengajukan permohonan tertulis, lisan ke PPID Padang Pariaman yang beralamat di Bagian Humas Setdakab Padang Pariaman Lantai 1 kantor Bupati IKK Parit malintang, tandasnya.(rl/sgr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*