Bupati Jelaskan LKPJ Tahun 2016, Paripurna DPRD Limapuluh Kota Digelar

BUPATI SERAHKAN LKPJ TAHUN 2016

BUPATI SERAHKAN LKPJ TAHUN 2016

Limapuluh Kota, Newshanter.com-DPRD Limapuluh Kota gelar sidang paripurna yang membahas tentang penyampaian penjelasan LKPJ Bupati Limapuluh Kota tahun 2016 yang berlangsung digedung DPRD Limapuluh Kota, Rabu (5/4).Bertindak sebagai pimpinan sidang adalah dua orang Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Sastri Andiko SH Datuak Putiah yang didampingi oleh Deni Asra.S.Si

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi yang hadir langsung dalam sidang paripurna menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya tahun 2016 yang telah disetujui bersama dalam Perda Penetapan APBD dan Perubahan APBD.

Ditambahkannya, berdasarkan amanat perundang-undangan menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan, Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan keterangan pertanggung jawaban dan ringkasan Laporan penyelengaraan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu secara normatif LKPJ memiliki arti penting bagi penyelengaraan Pemerintah Daerah yang merupakan upaya pencapaian 3 (tiga) aspek fokus capaian kinerja pembangunan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelengaraan Pemerintah Daerah melalui fungsi pengawasan DPRD,” ujar Irfendi Arbi.

Irfendi Arbi berharap, sidang paripurna LKPJ akan memberikan pendalaman secara komprehensif yang kedepannya akan mewujudkan Kabupaten Limapuluh Kota yang maju, khususnya mengenai pengelolaan keuangan di tahun 2017 akan lebih tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan paraturan perundang-undangan.” tukuk Bupati

Disampaikan juga pada tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten Limapuluh Kota ditargetkan mencapai Rp.1.217.956.019.682,- terealisasi sebesar Rp.1.178.893.526.250 ,- atau 96,79 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan terjadinya kenaikan Pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp.41.213.294.233,94,- atau naik sebesar 0,04 persen dari realisasi Tahun 2015 sebesar Rp.1.137.680.232.017,-.
Sementara Realisasi Anggaran Belanja Daerah di tahun 2016 dari target Rp.1.345.521.951.342,- terealisasi Rp.1.244.704.809.739,- atau sebesar (92,51persen).

Dari Seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan daearah, secara umum hasilnya telah memberikan kontribusi terhadap kinerja makro indikator kinerja utama pembangunan tahun 2016, dengan uraian sebagai berikut : Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2016 adalah 67,65 persen,meningkat dari 66,78. Persentase penduduk miskin 8,12 persen dari jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen, penganguran terbuka 3,78 persen, pendapatan perkapita masyarakat sebesar Rp.31.380.000,- dan Indek Gini Ratio 0,3256 yang menandakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relative rendah.

Ditambahkannya, dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung hawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan yang baik, olehkarenanya, LKPJ tahun 2016 ini disampaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, semuanya bukan faktor kesengajaan melain faktor keterbatasan yang menjadi pelajaran sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimasa mendatang,” katanya.

Sementara itu Pimpinan Sidang Sastri Andiko Datuak Putiah mengatakan bahwa LKPJ yang disampaikan kepala daerah dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Pembahasan secara internal dimaksud dapat dengan membentuk panitia khusus DPRD tindak lanjut LKPJ kepala Daerah.Dari hasil pembahasan tersebut, akan ditetapkan dalam keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima kepada bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Informasi dari Saiful Kabag Humas DPRD Limapuluh Kota, Rapat Paripurna tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen LKPJ Bupati Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2016.

Sidang Paripurna diikuti oleh perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Limapuluh Kota, 18 anggota DPRD Limapuluh Kota, seluruh Kepala OPD dijajaran Pemkab. Limapuluh Kota, Camat se-Kabupaten Limapuluh Kota dan wartawan serta tamu undangan lainnya.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas