BURUH PELABUHAN MOGOK,AKTIFITAS BONGKAR MUAT TERGANGGU

 

 

 

Padang-today.com – Ratusan buruh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang,Sumbar menggelar mogok kerja karena menolak rencana Kementerian Perhubungan merivisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2011 lalu tentang pembinaan dan penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
Buruh memadati dan berunjuk rasa di depan dekat kantor Koperbam Teluk Bayur sekira pukul 08.00 WIB. para buruh berorasi menolak SKB dua dirjen dan satu deputi Kementerian Perhubungan tahun 2011 lalu yang dinilai akan menghilangkan peran koperasi TKBM.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) Pelabuhan Teluk Bayur Paiman menyatakan, aksi dilakukan secara nasioanal, atas penolakan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua dirjen dan satu deputi tahun 2011 lalu yang akan menghilangkan peran koperasi TKBM yang sudah lama berkiprah di pelabuhan.
“Aksi ini tidak saja di Padang, namun serentak di seluruh Pelabuhan Indonesia, tuntutan para buruh agar tidak ada perubahan dalam SKB, SKB tersebut merugikan para pekerja yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM di Pelabuhan Teluk Bayur.”katanya.
Ia menjelaskan, jika SKB diberlakukan maka akan merugikan pengelaan koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan Teluk Bayur. Dan dampaknya akan muncul badan lain yang akan mengelola koperasi di pelabuhan.
“Jka hal tersebut terealisasi, maka kehidupan koperasi TKBM di pelabuhan akan mati. Pada dasarnya, kata Idrus seluruh federasi buruh di pelabuhan se Indonesia menolak adanya SKB dua menteri tersebut,”ungkapnya.
Jika tuntutan tak dipenuhi, massa buruh akan kembali melakukan hal yang sama dalam skala lebih besar.”Hari ini kami mogok sampai jam 12 siang. Kalau tuntutannya diabaikan, aksi serupa serta demonstrasi akan lebih panjang, denvan melibatkan lebih banyak massa dari tiga pelabuhan besar di Sumbar”,tegas Paiman.
Ia menyatakan, SKB 2 dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
SKB 2 dirjen 1 Deputi ini rencana pembentukan dua atau lebih badan hukum koperasi menjadi pengelola TKBM di pelabuhan. Selama ini, pengelolaan TKBM dilakukan satu koperasi di masing-masing pelabuhan. Khawatir rancangan revisi SKB itu berpotensi memunculkan persaingan antarlembaga,”katanya.
Sedangkan dalam Keputusan Menteri nomor 35 tahun 2007 bahwa koperasi di pelabuhan hanya satu yakni Koperasi Tenga Kerja di Pelabuhan, sekarang sudah ada dibuat draf baru akan membuat koperasi tanding di Pelabuhan Teluk Bayur sudah jelas ada tingkat persaingan di Pelabuhan. “Hal ini sangat merugikan di Pelabuhan,”imbuh Paiman.
Kepala Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Nazarwin menyatakan, pada prinsip TKBM mengaspirasikan bahwa selama ini sudah lama mempertahankan SK 2 dijerkan satu deputi tersebut.
“TKBM sudah lama mempertahankan SK 2 Dirjen satu Deputi jadi tidak perlu lagi dilakukan revisi,”katanya.
Ia menjelaskan, SK 2 Dirjen satu Deputi ini bekerja Koperasi di Pelabuhan umum ini lah yang di minta TKBM Pelabuhan Teluk Bayur Padang.
“Jangan di revisi lagi hal ini akan ada tandingan koperasi, itu menurut TKBM,”jelas Nazarwin.
Nazarwin meminta aksi buruh Pelabuhan Teluk Bayur untuk tidak melakukan aksi berlarut-larut karena dapat mengganggu aktifitas di Pelabuhan.
Sementara itu ditempat terpisah, Deputi Komersil PelindoTeluk Bayur, Fauzi menyatakan soal pengaturan TKBM sudah diatur dalam Keputusan Menteri nomor Pelindo tidak berhubungan langsung dengan TKBM di Pelabuhan.
“Pelindo tidak berhubungan langsung dengan TKBM, Kami mengacu dalam aturan yang telah ada,”katanya.
Untuk TKBM, lanjut Fauzi Pelindo tidak menggunakan tenaga kerja sendiri, salah berfikir ada mengatakan Pelindo menggunakan tenaga kerja sendiri.”Pelindo tetap berhubungan dengan koperasi TKBM yang ada di KM nomor 35 tersebut,”ungkapnya.
Ia menjelaskan, siapa pun PBM mengajukan permintaan TKBM atau amprah ke Koperasi, dengan koperasi mengajukan tenaga kerja bongkar muat.
“Jadi tidak ada hubungan Pelindo mengadakan TKBM sendiri, salah besar menyatakan kalau Pelindo menggunakan tenaga kerja sendiri. Masalah pengaturan TKBM tidak ada kewengan di Pelindo, ini sudah di atur dalam Kementerian Perhubungan,”tegasnya.
Terkait aksi demo buruh pelabuhan Deputi Komersil Pelabuhan Teluk Bayur Fauzi mnyatakan, aktifitas bongkar muat di Pelabuhan sedikit gangguan. “Akibat demo ini, aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur terhenti karena seluruh buruh TKBM ikut demo,”imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*