Dana Kartu Indonesia Pintar Sudah Masuk ke Kemensos

Kartu Indonesia Pintar.

Kartu Indonesia Pintar.

Jakarta, PADANGTODY.com-Implementasi penyaluran bantuan kepada siswa miskin tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, penyaluran dana yang termasuk ke dalam kategori dana bantuan sosial (bansos) dipusatkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kementerian Keuangan sudah masuk ke Kemensos. “Saya sudah terima laporan Senin lalu bahwa dananya sudah masuk ke Kemensos,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Menurut Mendikbud, meskipun sumber dana bantuan sosial dari masing-masing kementerian, tetapi eksekusinya di Kemensos. Pihaknya, kata dia, hanya menyuplai data saja. “Kalau dulu kita terlibat, sekarang kita hanya menyiapkan data,” ujarnya.

Mendikbud mengatakan, salah satu bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Kemendikbud adalah KIP. Dalam pengelolaanya, kata dia, dana untuk KIP ini dialokasikan langsung oleh Kementerian Keuangan dengan mengambil pos-pos yang terkait. “Saat ini pos yang tersedia adalah bantuan siswa miskin (BSM),” katanya.

Menteri Anies menyebutkan, berdasarkan data Kemendikbud jumlah penerima bansos yang ada saat ini sebanyak 12,8 juta orang, sedangkan proyeksi data penerima KIP sebanyak 18 juta orang. “Data tersebut merupakan gabungan antara data Kemendikbud dengan data yang dimiliki kementerian lain,” katanya.

Konsep KIP, kata Mendikbud, akan menjangkau masyarakat pra sejahtera baik yang berada di sekolah maupun yang di luar sekolah. Dia menjelaskan, anak yang berada di luar sekolah ini seperti anak jalanan, anak yatim yang berada di yayasan yatim piatu, maupun anak-anak yang berada di sekolah yang tidak tercatat di kementerian.

Ke depan, Menteri Anies memperkirakan data calon penerima bansos ini akan semakin bertambah. Penambahan tersebut, kata dia, disebabkan dengan data yang semakin lengkap. Untuk mengakomodir kebutuhan data yang valid, pemerintah akan membangun basis data komprehensif. “Jika datanya lengkap, melayani masyarakatnya jadi lebih enak,” katanya. (dil/Aline Rogeleonick)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*