Dari 119 BUMN,Hanya 52 Transparan Informasi Berbasis Website

Padang-today.com – 52 Bada Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia paling transparan soal informasi publik berbasis website tahun 2017.

“Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn) belum lama ini mempublikasikan Hasil Riset Indeks Transparansi BUMN 2014 ada 52 yang transparansi informasi publik dari 119 BUMN,”kata Direktur Eksekutif iReformbumn, Miko Kamal, SH, LL.M, PhD di Padang.

Ia menjelaskan, Penelitian menemukan bahwa dari 119 BUMN, BUMN yang mendapatkan indeks 4 (transparan) berjumlah 52 perusahaan, yang berindeks 3 (cukup transparan) sebanyak 614 yang mendapatkan indeks 2 (kurang transparan) sebanyak 52 perusahaan dan yang berindeks 1 (tidak transparan) sebanyak 1 perusahaan.

Dari 52 (empat) BUMN yang terkategori transparan tersebut (berindeks 4), beberapa diantaranya merupakan BUMN yang sudah melantai (go public) di pasar modal, sedangkan sisanya merupakan BUMN PT tertutup dan Perusahaan Umum (Perum).

“Hal ini membuktikan bahwa bentuk perusahaan tidak menjadi faktor penghalang dan juga pendorong sebuah BUMN transparan kepada publik sebagai ultimate shareholders,”ungkapnya.

Penelitian dilakukan sejak 1 September dan berakhir pada 26 November 2017,adapun peneliti yang melakukan reseach yakni Dr.Akmal SE,M.si,Riyan Hidayat,SH.

“Penelitian tentang transparansi di BUMN penting dan strategis karena dengan transparannya BUMN memudahkan publik sebagai pemegang saham sebenarnya (ultimate shareholders) BUMN melakukan kontrol,”jelas Miko Kamal.

Miko menambahkan,publik akan menjadi lebih terbantu bila pelaksanaan transparansi itu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau melalui website.

“Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintahan Joko Wido – Jusuf Kalla mewujudkan pemerintahan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi,”imbuhnya.

Ia menyatakan, hasil dari penelitian tersebut Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara akan memberikan penghargaan pada 52 BUMN yang mendapatkan indeks 4.

“Penghargaan berupa piagam transparansi informasi publik secepatnya diberikan pada pada 52 BUMN yang mendapatkan indeks 4,”katanya.

Ia menjelaskan rekomendasi dari penelitian ini yakni agar Pemerintah mengatur kewajiban menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance khususnya prinsip transparansi bagi BUMN tidak hanya dalam peraturan menteri, tapi dalam sebuah undang-undang dengan sanksi yang jelas dan tegas;

Kemudian agar prinsip penyebaran informasi publik yang dikelola secara baik dan efisien dan mudah diakses Pemerintah membuat aturan yang mewajibkan seluruh BUMN membuat website dan memuat seluruh informasi publik yang wajib diketahui masyarakat luas (sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 14. UU No. 14 Tahun 2008) di dalam website masing-masing dan memperbaruinya secara reguler;

“Selanjutnya agar Menteri BUMN melakukan monitoring dan supervisi terhadap semua BUMN yang ada supaya menjalankan prinsip transparansi secara bertanggung jawab,”ujar Miko (*)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas