Data Tidak Singkron, Rekapitulasi KPU Tanah Datar Dihentikan

 

Padang-today.com – Rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 tingkat provinsi untuk KPU Kabupaten Tanah Datar terpaksa dihentikan.

Tidak singkron data pemilih Pemilu 2019, KPU Sumbar terpaksa menghentikan untuk pembacaan rekapitulasi perolehan suara dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar.

Saat itu terjadi hujan intrupsi dari sejumlah saksi yang hadir saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Pemilu. Saksi-saksi merasa ada yang janggal, sehingga meminta pada pimpinan sidang Izwaryani untuk menghentikan rekapitulasi tersebut.

Vifner Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar  menyatakan, ditemukan perbedaan data dalam berita acara yang disebut formulir model DB yang dimiliki KPU Kabupaten Tanah Datar.

“Jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) berbeda di setiap tingkatan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pengguna hak pilih juga berbeda” ujarnya.

Jumlah surat suara yang diterima ternyata juga tidak sesuai dengan jumlah pemilih DPT, DPTb dan DPK.

    Untuk itu Bawaslu meminta KPU Kabupaten Tanah Datar memperbaiki sumber data  tersebut, supaya data yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan”,pinta Vifner.

    Bawaslu merekomendasikan KPU Kab.Tanah Datar segera membersihkan data tersebut, tetapi tidak dalam rapat pleno.

    KPU Kabupaten Tanah Datar segera membersihkan data tersebut, diluar rapat pleno.

    “Perbedaan data itu tidak bisa diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi sini, sesuai peraturan KPU, perbaikan di tingkat Provinsi hanya boleh memperbaiki satu tingkat di bawah, yakni tingkat Kabupaten/Kota. Sementara, sumber masalahnya itu memang dari rekapitulasi tingkat Kecamatan,”jelas Vifner.

   Dia menambahkan, KPU Sumbar dan Bawaslu serta saksi memberikan kesempatan KPU Kabupaten Tanah Datar untuk membersihkan data di luar rapat pleno agar data yang disajikan ke tingkat nasional benar benar bersih.

    “Semua data disajikan harus bersih, jangan ada perbedaan sangat signifikan,”tegas dia.

      Hasil masukan dari Bawaslu, maka ketua Amnasmen KPU Sumbar untuk menghentikan rekapitulasi Tanah Datar dan meminta agar membersihkan data yang ada, dengan menghadirkan PPK dan saksi.

    “Rekapitulasi dihentikan, dan meminta agar KPU Tanah Datar segera membersihkan data yang ada dengan menghadirkan PPK,” tegas Amnasmen.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas