Delapan Balon DPD-RI Terdeteksi Pengurus Parpol

   Padang-today.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mendeteksi ada sekitar 8 orang bakal calon (balon) anggota DPD-RI masih pengurus partai politik.

“Dari 25 balon anggota DPD-RI, terdeteksi ada sekitar 8 orang diperkirakan pengurus partai politik,”kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di Padang.

Ia menjelaskan,KPU Sumbar sudah mengambil langkah-langkah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota DPD  mengundurkan diri dari kepengurusan parpol bila mengikuti pendaftaran calon anggota DPD Pemilu 2019 yang sekarang tengah berlangsung di KPU.

“Ada 8 orang balon anggota DPD-RI terdeteksi sebagai pengurus parpo di tingkat provinsi,”ujarnya.

Namun bagaimanpun juga tidak tertutup kemungkin ada balon anggota DPD-RI pengurus parpol baik ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat kelurahan.

“Maka dari itu KPU Sumbar, sudah menyurati 19 KPU kabupaten/kota di Sumbar untuk mengecek apakah ada balon anggota DPD-RI pengurus parpol,”jelas Amnasmen.

    Sementara itu Sekretaris DPW Nasdem Sumbar, Musmaizer menyatakan, sejauh ini belum ada surat masuk pengundaran diri bapak Chairul Umaiya ke DPW NasDem Sumbar.

“Belum ada surat pengunduran diri bapak Chairul Umaiya dari kepengurusan partai NasDem Sumbar,”katanya.

Chairul Umaiya pengurus di DPW NasDem Sumbar mencalonkan sebagai anggota DPR-RI. “Chairul Umaiya akan patuh dan taat terhadap putusan MK, kemungkinan secepatnya memberikan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai NasDem Sumbar,”jelas Muzmaizer.

    Tempat terpisah, Chairul Umaiya balon anggota DPD-RI menyatakan saat ini masih di kepengurusan Partai NasDem Sumbar.
Di Partai Nasdem menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPW Partai Nasdem Sumbar.

“Walaupun mendaftar sebagai balon anggota DPD-RI, tetapi masih tercatat di kepengurusan partai,”katanya.

Patuh dan taat apapun keputusan dari MK,namun saat ini belum tau apa petunjuk mekanisme dari KPU soal pengunduran diri dari kepengurusan parpol.

“Masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Apabila harus mundur saya siap mundur di kepengurusan parpol,”imbuh Chairul Umaiya.

    Ia menambahkan, tetap memilih menjadi bakal calon anggota DPD RI pasca putus Mahkamah Konstitusi (MK).

     “Saya tetap mencalonkan sebagai bacalon anggota DPD-RI,untuk itu siap mundur dari kepengurusan partai yang dibesarkannya awal berdiri,”imbuhnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol). Hal ini merupakan implikasi putusan MK atas uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz, pemohon uji materi terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*