Desak, Hentikan Keruk Tanah di Bukik Palano

Chandra Setipon Anggota Komisi B.

Chandra Setipon Anggota Komisi B.

PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.com-Aktivitas pengambilan tanah uruk di bukit Palano di kawasan jalan lingkar utara, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, disikapi berbagai pihak sebagai usaha pengrusak lingkungan. Selama ini, meski yang diuruk tanah pribadi, tetapi ampas galian, rembesan lumpur, serta debu lingkungan menyebar kemana-mana. Lihat saja, aspal jalan berwarna kuning bertanah di sana.

Setidaknya, hal itu diakui Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Chandra Setipon. Menurutnya, adanya kegiatan pengambilan tanah uruk di lokasi tersebut sangat berdampak kepada aksi perusakan lingkungan ber­tam­bah parah.

”Seharusnya, semua pihak, utamanya pengusaha yang melakukan aktifitas penggalian tanah uruk di lokasi tersebut, harus mematuhi aturan yang ada. Apalagi di lokasi itu telah dipasangnya plang larangan untuk menggali tanah di perbukitan tersebut oleh Pemko Payakumbuh. Pertanyaannya, mengapa aktifitas pengam­bilan tanah bukit itu tetap saja berlangsung, “ujar Chandra Setipon memper­tanya­kan.

Herannya lagi, ulas Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh itu, kendati pemko sudah melayangkan surat teguran terhadap aktivitas penam­bangan itu, namun teguran tersebut belum diindahkan oleh oknum.masyarakat pemilik lahan di kawasan tersebut. Padahal, dampak penggalian disekitar perbu­kitan jalan Lingkar Utara itu, berpotensi besar meru­sak lingkungan hidup dan dikuatirkan akan menelan korban jiwa. Karena bukit tersebut setiap hari dikikis dan digali oleh oknum yang sengaja mencari keuntungan sepihak.

Komentar yang sama juga dilontarkan anggota Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Basri Latief, SH. Menurutnya, sudah saatnya aktifitas pengambilan tanah uruk di bukit Palano jalan lingkar Utara, itu dihentikan.

”Jauh sebelumnya, kami juga sudah mendengar bahkan pernah melihat, Pemko Payakumbuh, telah memajang plang imbauan larangan bagi masyarakat atau pemilik lahan untuk melakukan penggalian tanpa izin di lokasi tersebut. Tapi, larangan tersebut tidak disikapi,” ­ulasnya.

Menurut dia, saatnya Pemko Payakumbuh bersikap tegas terhadap adanya usaha pengalian tanah uruk tanpa izin di bukit Palano tersebut.

”Sebelum jatuh korban, kita imbau seluruh warga yang melakukan penambangan diseputar areal yang dinyatakan terlarang, agar menghentikan aktifitas penggalian tanah. Karena aktivitas penambangan tanpa izin itu, sangat berdampak kepada lingkungan. Kita juga mengajak Pemko Payakumbuh, bersa­ma SKPD terkait, untuk dapat kiranya mencarikan solusi terhadap warga yang telah lama melakukan aktifitas penggalian bukit tersebut, supaya tidak berkelanjutan karena beresi­ko tinggi,“ ujar kader Partai Hanura itu.

Sementara itu Sekdako Payakumbuh, Benni Warlis, ketika dikonfirmasi lewat pembicaraan telepon, Selasa (21/10) terkait adanya aktifitas pengambilan tanah uruk di bukit Palano jalan lingkar utara, Talang, Koto nan Ampek, mengaku akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terakit.

”Tunggulah dulu, dalam dua hari ini masalah itu akan kita tuntaskan,” ujar Benni Warlis singkat.

Sementara itu, Kasat Pol PP Pemko Payakumbuh, Fauzi Firdaus, yang dihubungi secara terpisah terkait adanya aktifitas penambangan tanah uruk di bukit Palano, Talang, tanpa izin dari Pemko, walaupun di areal penambangan telah dipajang plang larangan dan melanggar Perda N:01/2012, mengaku belum bisa bertindak.

“Kami belum bisa bertindak karena belum ada perintah dari bapak Walikota” ujar Fauzi Firdaus.

Meski dia mengakui di sekitar areal penambangan sudah ada plang larangan yang dipajang Pemko Payakumbuh, namun sebagai lembaga yang bertugas mengamankan produk hukum yang dilahir Pemko Payakumbuh, pihaknya belum bisa bersikap karena takut nanti salah kaprah.

”Sebaiknya, coba hubungi Sekda untuk konfirmasi,” pungkasnya, bernada cemas.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*