Desi Mutia Firdaus: Kejaksaan Hanya Mengingatkan, Jika Menyalahi Aturan Kita Pasti Turun

Desi Mutia Firdaus, SH, Mhum : Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar.

Desi Mutia Firdaus, SH, Mhum : Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar.

Batusangkar, PADANGTODAY.com-Sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Negeri Batusangkar berkaitan dengan pungutan yang lakukan pemerintahan nagari kabupaten Tanah Datar untuk pengurusan sertifikat Prona.
Masyarakat yang sudah hidup susah malah di mintai biaya untuk pengurusan dan penerbitan sertifikat yang nyata-nyata sudah di digratiskan oleh pemerintah.
Mengenai pengurusan alas hak, pengukuran dan pemasangan patok-patok yang jauh letaknya menjadi alasan para pejabat nagari ini untuk melakukan pungutan yang terkesan liar ini.

“walaupun ada beberapa nagari yang yang membuat surat kesepatan tertulis antara masyarakat dengan pemerintahan nagari tentang pembebanan biaya dalam pengurusan prona ini di beban kan kepada masyarakat yang ingin mengurus, sepanjang tidak ada keberatan dari masyarakat dan benar-benar di sepakati bersama mungkin hal ini tidak akan jadi masalah” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar Desi Mutia Firdaus, SH, Mhum. Di temui Padang today.com selepas acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Selasa 9/12

Menyikapi hal ini saat ini kejaksaan hanya melakukan tindakan persuasif terhadap kejadian ini, Kejaksaan berupaya memberikan saran kepada pemerintahan nagari untuk mengembalikan semua uang yang telah di pungut kepada masyarakat.

“Mengenai isu yang berkembang tentang pungutan liat yang dilakukan pejabat public, intelijen kami berupaya masuk dan menganalisa ketimpangan dalam permasalahan ini. setiap jabatan tentu punya konsekuensi, masalah gaji kecil bukan alasan untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan dan melanggar hak public, siapa yg berbuat akan menanggung resiko, Kejaksaan hanya mengingatkan, jika menyalahi aturan kita pasti turun untuk memproses siapa saja yang melakukannya tanpa melihat sosok atau jabatan seseorang” tegas Ibu Kajari Batusangkar yang telah malang melintang di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Di konfirmasi mengenai permintaan Anggota DPRD yang meminta Kejari Batusangkar untuk melakukan diskusi dan dialog interaktif dalam membahas mengenai aturan hukum pembahasan anggaran di DPRD, Kajari menyatakan bersedia saja semua tergantung kebutuhan dan permintaan para wakil rakyat tanah datar.

Sehubungan dengan peringatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ada beberapa kasus korupsi yang sedang di tanggani Kejaksaan Negeri Batusangkar.

“Saat ini selama tahun 2014 ada 4 buah kasus yang saat ini berkaitan dengan TIPIKOR sedang masih dalam upaya penuntutan, pengumpulan data dan keterangan, dan jika telah mendapat keputusan kita akan membuka dan mengekspos ke media” tambah Desi. (romi)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*