Devisit Anggaran, Eksekutif Untuk Dapat Menghentikan Proyek Tidak Prioritas

Padang-today.com__Sejumlah program kegiatan yang membutuhkan anggaran besar yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sekitar 113 miliar untuk menghentikan proyek tidak prioritas.

“APBD 2019 Padang Pariaman mengalami defisit anggaran sekitar Rp 113 miliar. Dengan terjadinya defisit itu, pihak eksekutif untuk dapat menghentikan proyek tidak prioritas yang membutuhkan anggaran besar,” kata ketua sementara DPRD Padang Pariaman Happy Neldy kepada wartawan di Pariaman, Jumat 20/09/2019.

Berdasarkan data Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami devisit Rp 79 miliar lebih. Namun, setelah ditelaah oleh pihak legislatif pada buku yang diberikan eksekutif kepada pihak legislatif , masih mengalami defisit sekitar Rp 113 miliar.

“Jangan sampai ada benturan di lapangan, pihak legislatif meminta kepada pihak eksekutif untuk tidak melanjukan proyek bukan skala prioritas yang membutuhkan dana besar,” kata dia.

Ia menyebutkan, ada beberapa proyek yang telah dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang menguras anggaran besar tersebut yaitu pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman. Sebelumnya, Pembangunan proyek tersebut yang disetujui untuk tahun ini awalnya Rp 5 miliar menjadi Rp 20 miliar. Selain itu, proyek di Kawasan Terpadu Tarok city dan beberapa proyek-proyek besar yang ada di Dinas Pekerjaan Umum DPUPR.

“Ini adalah salah satu wujud kepedulian kami di Legislatif dengan kondisi terkini Padang Pariaman. tidak ada lagi uapaya yang harus kami lakukan selain menghentikan proyek besr tersebut karena anggaran di masing-maing OPD tidak ada lagi yang bisa dipotong,” kata dia.

Sementara, dana pokok pikiran dewan di daerah itu sudah dipotong dari Rp1,5 miliar menjadi Rp 500 juta per-orang. Sekiranya dana tersebut diambil untuk menutup defisit itu, tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

Jika defisit tersebut tidak dapat diatasi, maka daerah Padang Pariaman kembali memperoleh Wajar dengan Pengecualian (WDP)

“Sekarang kan sudah WDP, kalau dapat lagi maka terakhir “disclaimer” atau Badan Pemeriksa Keuangan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan,” kata dia.

Hal ini menunjukkan proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan tidak benar sehingga legislatif dan eksekutif akan menjalani proses hukum, sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Taslim mengatakan defisit APBD daerah itu hanya Rp79 miliar.

“Sedangkan Rp34 miliar lagi berasal kegiatan perioritas OPD yang sudah masuk sistem informasi manajemen daerah (Simda),” katanya.

Ia menjelaskan hal tersebut karena OPD tidak mematuhi penggunaan anggaran dengan plafon dana yang telah ditetapkan. (Herry Suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas