Dewan Minta Pemko Padang Kembali Data Pedagang

Padang – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kembali menjamur memakai payung warna warni bakal ditertibkan, jika sudah dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Namun, bagi pedagang yang berjualan sesuai aturan, mereka akan dibiarkan membuka usahanya.

Hal itu diungkap Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum Satpol PP Kota Padang, Erios Rahman, Selasa (22/10). Menurut dia, sepanjang pedagang tak berjualan di lokasi pedesterian tentu lapaknya tidak dibongkar.

“Namun, apabila didapati, maka kita akan koordinasi dengan Disbudpar. Jika ada instruksi angkat, maka Satpol PP siap jalankan. Mekanisne dan SOP dalam penertibannya tentu ada,” ujar Erios, Selasa (22/10).

Ia meminta kepada PKL agar berjualan sesuai aturan, supaya tidak kena sanksi atau tertibkan nantinya dan ketentraman dapat terwujud. “Pol PP siap mengawasi dengan menstandbykan personel di kawasan itu. Sehingga PKL tak melanggar dan mengganggu keindahan pantai,” ucapnya.

Komisi IV DPRD Kota Padang meminta Pemko kembali menata pedagang yang berjualan menggunakan payung-payung ceper di bibir Pantai Kota Padang persisnya di sepanjang kawasan Tugu IORA hingga Pantai Muaro Lasak. Jika keberadaan pedagang tersebut tidak ditata dengan baik, dikhawatirkan tak berkesan bagi wisatawan.

“Jadi wali kota sekarang ini visinya kan menjadi kota Padang yang religius, bersih, indah dan berkesan. Kalau memang semrawut semuanya di sana, jadi tidak ada kesan kan,” kata Anggota Komisi IV DPRD membidangi Kesejahteraan Masyarakat, Wismar Panjaitan, Selasa (22/10).

Menurut Wismar, Pemko perlu mempunyai aturan teknis terhadap pedagang di kawasan tersebut. Misalnya, dengan menentukan titik-titik yang diperbolehkan untuk berjualan. Jika terus ada yang berdagang di bibir pantai alhasil keindahan Pantai Padang akan beralihfungsi menjadi kawasan pantai tenda ceper.

“Walaupun tidak ada aturan khusus ataupun perda, tentu perlu ada aturan Pemko apakah itu pengelola pariwisata di sana. Kalau tidak diatur tentu bibir pantai itu tidak ada lagi keindahan pantainya, jadi pantai tenda ceper namanya,” ujar wakil rakyat dari Dapil 1 meliputi Koto Tangah itu.

Setelah itu, saran Wismar, Pemko perlu mengatur jadwal berdagang bagi pelaku usaha. Karena, kawasan pantai juga dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai olahraga, dan rekreasi. Misalnya, diperbolehkan mulai sore hari sehingga masyarakat bisa menikmati sunset (matahari terbenam) sembari duduk di tenda ceper.

“Jadi perlu ada jam, jam berapa masyarakat bisa memasang tenda ceper. Jadi itu yang kita harapakan,” ucap Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Kota Padang itu.

Sebab menurut Wismar lagi, pemerintah harus memiliki kebijakan yang bisa mengatur ke arah yang lebih baik. Karena masyarakat tidak boleh dirugikan. Alasannya, masyarakat yang bermukin di sekitar pantai selain bekerja sebagai nelayan. Mereka juga mencari rezeki dengan berjualan.

“Masyarakat juga perlu hiudp. Hanya saja sebagai pemerintah juga diperhatikan masalah kebersihan pantai. Namanya juga masyarakat jika tidak diatur maka semrawut wajah Pantai Kota Padang,” tukas Politikus PDI-P itu. (can)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas