Di DPRD, Kadis Jelaskan: Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Merupakan Satu Kesatuan Sistem

Kadis Perhubungan dan Kominfo Kota  Payakumbuh Adrian

Kadis Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh Adrian

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Demikian judul ranperda yang tepat diusulkan Kadis Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh, Adrian.SH kepada Pansus III dalam rapat kerja Pansus III bersama tim ranperda Kota Payakumbuh bertempat di ruang komisi C DPRD, Selasa (24/2).
Rapat kerja Pansus III bersama tim ranperda itu, dipimpin ketua Pansus III H.Maharnis Zul yang dihadiri langsung wakil ketua DPRD Suparman selaku penasehat atau koordinator. Dalam pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan lalu libntas dan angkutan jalan itu, memang tidak begitu lelah, meskipun terdapat sebanyak 13 BAB dan 195 pasal.
Dalam pembahasan itu, tidak begitu banyak BAB dan pasal yang dicoret atau yang ditambah. Namun, ada yang terlupakan oleh dinas yang bersangkutan memasukan Perda yang sudah ada, seperti Perda Kota Payakumbuh No 03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Perhubungan dan Kominfo dilingkungan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh.
Kemdian Perda Kota Payakmbuh No.11 tahun 2013 tentang perubahan ketiga atau perda No 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dilingkungan dinas Kota Payakumbuh. Perda tersebut  diusulkan Pansus III agar dimasukan kedam konsederan dan menambah satu poin lagi.
“Terhadap perizinan angkutan barang, nampaknya juga agak lemah. Maka diharapkan kepada dinas yang bersangkutan bersama tim ranperda untuk menambah satu pasal lagi dengan beberapa ayat,”harap Maharnis Zul.
Dalam kesempatan itu, Kadis Perhubungan dan Kominfo Adrian, menyatakan siap untuk menambah satu pasal lagi dengan 6 ayat, yang berbunyi pada ayat 1, setiap orang, badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut barang wajib melengkapi izin usaha angkutan barang.
Pada ayat 2, izin usaha angkutan barangf sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan barang yang berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
Ayat 3, penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin usaha angkutan barang harus melaporkan operasional kendaraannya setiap satu tahun sekali kepada dinas.
Ayat 4, sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud ayat 3, dinas mengeluarkan kartu kontrol. Ayat 5, kartu kontrol sebagaimana dimaksud ayat 4 memuat data kendaraan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas, jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
“Setelah itu, pada ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan peraturan Walikota,“ ujar Adrian.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*