DIDUGA LANGGAR KODE ETIK, DUA OKNUM SENATOR DILAPORKAN KE BK

Padang-today.com – Dua orang oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diduga melanggar kode etik dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK).

“Secara resmi melaporakan dua oknum anggota DPD-RI inisial “AS” dan “AGU” melalui kantor Perwakilan DPD-RI yang berada di Sumbar,”kata Kuasa Hukum PT KAI, Miko Kamal di Padang.

Ia menjelaskan, pelaporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut diterima oleh Koordinator Kantor Perwakilan DPD Sumbar Ria Putri Amri.

“Pihaknya sudah menerima bukti berkas pelaporan dari kantor Perwakilan DPD,”katany.

Miko berharap, surat pelaporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut secepatnya di teruskan ke Badan Kehormatan DPD-RI untuk segera ditindaklanjuti.

“Badan Kehormatan DPD-RI untuk segera membahas adanya dugaan pelanggaran kode etik dua oknum anggota DPD-RI,”ungkapnya.

Ia menyatakan, dugaan pelanggaran kode etik adanya intervensi oknum senator terhadap PT KAI ketika pertemuan di Kantor Balai Kota Padang pada 5 Februari 2018.

Pada 5 Februari 2018 beberapa anggota DPD-RI tergabung dal Badan Akuntabilitas Publik (BAP) melakukan pemeriksaan ke PT Basko, kemudian mengundang PT KAI.

Awalnya DPD datang bukan mencampuri urusan hukum tetapi mencari solusi soal ketenagakerjaan, namun dilapangan ketika dilakukan pertemuan yang dibicakan malahan soal hukum.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ada oknum anggota DPD-RI melakukan penilian, dimana bukti-bukti yang dimiliki PT KAI tidak syah, tidak ada asli. Sehingga menyalahkan PT.KAI dalam pertemuan di kantor balaikota padang.

“Itu perbuatan tidak pantas dilakukan oleh anggota DPD menyalahkan PT KAI tidak memiliki bukti-bukti yang syah,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui perkara sudah putus oleh Mahkamah Agung, dimana PT KAI menang dan syah. “Pihaknya menyanyangkan sikap kedua oknum tersebut, padahal persoalan hukum sudah selesai di lembaga peradilan. arti persoalan ini sudah ada kekuatan hukum syah,”tegas Miko Kamal.

Ia menambahkan, dua oknum anggota DPD tersebut bertindak diluar tugas dan kewenangan seorang anggota DPD sebagaimana diatur dalam pasal 101 Peraturan DPD-RI nomor 1 tahun 2014 serta UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sementara itu ditempat terpisah, Ria Putri Amri Koordinator Kantor Perwakilan DPD Sumbar membenarkan Miko Kamal kuasa hukum PT KAI melaporkan dua oknum anggota DPD-RI ke BK.

“Mendatangi kantor perwakilan DPD-RI Sumbar untuk melaporkan dua oknum anggota DPD-RI ke BK,”katanya.

Sebagai staf di Kantor Perwakilan DPD-RI hanya bisa menerima surat dari Miko Kamal selanjutnya akan diteruskan ke BK DPD-RI. “Langsung meneruskan melalui Faximile dan surat ke BK DPD-RI,”imbuh Ria.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*