Diperlukan Singkronisasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan

PARIAMAN, PADANGTODAY.com-Dalam pencapaian tujuan pembangunan, baik nasional maupun daerah, diperlukan singkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah. Sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sebagaimana harapan semua pihak.

“Kondisi tersebut berimplikasi kepada alokasi anggaran yang sangat besar terhadap pembiayaannya. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, diperlukan kerja keras kita semua, sehingga kebutuhan pendanaan dalam membiaya pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi,” kata Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dan Kabag Humas Pemko Pariaman Hendri kepada Wartawan, kemarin, usai pemberian reward kepada pemilik restorat dan rumah makan yang wajib pajak di Kota Pariaman.

Saat ini katanya, sumber pendanaan pembangunan Kota Pariaman berasal dari sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Namun katanya, sumber pendapatan terbesar Kota Pariaman selama ini berasal dari dana perimbangan, yang salah satunya berasal dari pajak pusat berupa dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) serta bagian pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah.

Jadi katanya, mengingat semakin meningkatnya pembiayaan kegiatan pembangunan daerah di masa mendatang ia mengharapkan kepada semua pihak, seperti pengusaha restoran dan rumah makan di Kota Pariaman selaku wajib pajak, dapat meningkatkan kerjasamanya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak restoran dan rumah makan.

Dikatakan, pajak restoran dan rumah makan merupakan salah satu penerimaan daerah yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan selfassessment, yang berarti wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak daerah yang terutang dan bertujuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih, rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami.

Namun pada kenyataan jelasnya, pelaksanaan self-assessment tersebut ternyata belum semua wajib pajak menaati peraturan yang mengatur tentang pajak restoran ini, yaitu Perda Kota Pariaman no. 9 tahun 2012 dan Perwako no. 35 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda no.9 tahun 2012.

Sehingga paparnya, pihak DPPKA Kota Pariaman masih mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti permasalahan ini. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik, antara lain, pengusaha restoran dan rumah makan tidak mau menunjukkan omset yang sebenarnya, padahal untuk pengenaan pajak itu sendiri dihitung dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Selain itu jelasnya, pembayaran pajak tidak menggunakan tarif, biasanya dilanjutkan dengan tawar menawar yang akhirnya ditetapkan dengan menggunakan sistem patok harga.

Sekarang katanya, pemko melaksanakan pengundian potongan bill pajak restoran bagi konsumen. Pengundian ini adalah rangkai dalam pemberian penghargaan kepada pengusaha restoran dan rumah makan di Kota Pariaman yang pro-aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

“Kita berharap dengan pemberikan reward kepada konsumen dan penghargaan kepada pengusaha restoran ini dapat dijadikan motivasi dan kesadaran bagi para wajib pajak lainnya untuk bersemangat dalamdapat mentaati dan mematuhi pembayaran pajak usahanya demi pembangunan Kota Pariaman ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Kepada seluruh aparat yang terkait katanya, ia minta agar senantiasa meningkatkan profesionalisme kerja dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita juga berharap kegiatan ini agar dapat diagendakan secara rutin setiap tahunnya guna memberikan reward kepada para panutan sekaligus motivasi bagi konsumen. Dengan demikian Kota Pariaman semakin berkembang dengan sejalankan taat semua pemilik restoran dan rumah makan membayar pajak,” tandasnya mengakhiri. (nur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*