Dishutpertamben Diminta Siapkan Penyerahan P3D

Wakil Bupati Limapuluh Kota pimpim rapat terbatas dengan Dishutpertamben terkait persiapan pengalihan kewenangan P3D dari Pemkab ke Pemprov.

Wakil Bupati Limapuluh Kota pimpim rapat terbatas dengan Dishutpertamben terkait persiapan pengalihan kewenangan P3D dari Pemkab ke Pemprov.

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota meminta Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi (Dishutpertamben) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya segera menyiapkan penyerahan dokumen-dokumen Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) maupun aset kewenangan. Hal ini menyikapi pengalihan sejumlah SKPD dari Pemkab ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015.

“Segeralah siapkan semua laporan P3D. Baik di Dishutpertamben, Bidang SMA/SMK Disdik, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB di BBNKB atau dinas lain yang tercantum sesuai edaran Mendagri, yang bakal dialihfungsikan kewenangannya ke Provinsi,” kata Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, dalam rapat terbatas di aula Dishutpertamben, Bukiklimau, Sarilamak, Kamis (26/5).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebut Ferizal, terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemerintah Kota. Tak hanya Dishutpertamben, di Limapuluh Kota, proses pengalihan wewenang dari kabupaten ke provinsi juga meliputi Bidang Pendidikan menengah SMA/SMK.

Begitu pula halnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB di BBNKB. Kemudian Disdukcapil, selanjutnya akan di-SK-kan langsung oleh kementrian dalam negeri. Oleh sebab itu, Ferizal meminta seluruh jajaran perangkat kerja dapat menyiapkan laporan terutama aset ke DPPKAD, jika saja nanti dilakukan penyerahan sesuai arahan Mendagri.

Selain mengintruksikan persiapan penyerahan P3D, Wabup Ferizal juga meminta pejabat pada dinas yang dialihkan kewenangannya ke Pemrov, tidak risau dan harus tetap menjalankan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Khusus personil, dia menyebut, Pemkab akan berupaya membuat kebijakan sesuai keinginan serta kebutuhan.

“Khusus jajaran Kehutanan dan Pertambangan di lingkungan Limapuluh Kota ini, saya ingin kita semua bisa membangun komunikasi. Bapak-ibu oleh menyampaikan aspirasi. Bagaimana keinginan rekan-rekan, terhadap penempatan personil nantinya, tolong diutarakan. Yang penting tidak ada yang galau,” sebut Wabup yang akrab disapa Buya Feri itu.

Rapat terbatas siang itu sengaja diprakarsai Ferizal, guna meminta masukan dari para pejabat di Dishutpertamben.

Kadishutpertamben, Ir. Khalid, menyebutkan saat ini pegawai Dishut Limapuluh Kota, berjumlah sekitar 72 orang. Adapun pelaporan dokumen dan aset sudah dilakukan melalui sekretaris daerah dan DPPKAD.

Berbagai masukan dilontarkan para pejabat, terkait bakal dilakukannya pengalihan kewenangan Dishut ke Pemprov. Kabid PTGH, Ismet Fanani, salah satunya sempat menanyakan tidak adanya kejelasan informasi dan ketetapan terhadap penarikan kewenangan. Sebab, jika dilihat di daerah lain proses pengalihan P3D berbeda-beda.

“Saya sudah tanya ke Pemkab di Sijunjung serta daerah lain. Tapi belum ada kepastian tetap terkait ketetapan proses pengalihan P3D ini. Begitu pula dengan tupoksi kinerja personil nantinya, jika sudah dialihkan ke provinsi,” ungkapnya.

Selain Ismet, sejumlah pegawai Dishutpertamben lainnya juga mempertanyakan status jabatan.

“Seperti kita ketahui, untuk urusan kehutanan tidak semuanya dialihkan pengelolaannya ke provinsi. Tapi kabupaten kita masih berwenang mengelolanya, seperti bagi pejabat fungsional. Apakah nanti ada peluang buat kami berkiprah di daerah, apakah nanti di UPT atau di perangkat kerja (SKPD) lainnya?” tanya pegawai lainnya.

Menjawab pertanyaan pegawai, Wabup Ferizal berjanji akan mencarikan formulasi terhadap pengalihan jabatan dan personil di Dishutpertamben. Hal tersebut nantinya, akan disesuaikan dengan upaya penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan saat perubahan.

“Yang terpenting, pegawai atau pejabat akan dilakukan sesuai kompetensi dan etos kerja,” sebutnya.(rel/dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*