DPD-RI Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Untuk Kemitraan Strategis

DPD-RI Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Untuk Kemitraan Strategis

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Reydonnyzar Moenek. Pertemuan tersebut membahas mengenai jalinan kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Dari kemitraan di antara dua lembaga tersebut, diharapkan tercipta sebuah gagasan untuk kemajuan daerah.

“DPD- RI berkomitmen bermitra dengan semua stakeholders di daerah sebagai bagian dari tugas representasi DPD RI, salah satunya dalam membangun daerah melalui penguatan kemitraan DPD RI dengan daerah”. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat menerima kunjungan delegasi dari DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (5/7/2019).

DPD-RI Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Untuk Kemitraan Strategis

Lebih lanjut Reydonnyzar “Donny” Moenek mengatakan bahwa DPD-RI memberikan apresiasi dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua stakeholders di daerah untuk bermitra strategis dan bekerja sama dengan DPD RI. Karena saat ini , DPD-RI sesuai dengan amanat Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mendapat tambahan kewenangan dalam monitoringdan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA), untuk itu akan terus menjalankan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Daerah.

Jalinan kemitraan strategis ini sangat penting dalam percepatan pembangunan di daerah. DPD RI sebagai representasi daerah, menerima segala bentuk kemitraan dengan daerah, salah satunya dengan DPRD.

DPD-RI Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Untuk Kemitraan Strategis

Salah bentuk kemitraan tersebut, berupa rapat konsultasi mengenai penyelesaian permasalahan di daerah yang menjadi ranah kewenangan DPD RI dan hal ini akan menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah terlebih lagi saat ini tugas DPD RI untuk monitoring dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai UU MD3 membutuhkan mitra strategis dengan semua stakeholders di daerah.

Ini juga menentukan langkah-langkah Kesekjenan dalam mendukung Anggota dan Pimpinan DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kami apresiasi langkah-langkah yang ditempuh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam serangkaian konsultasi ke DPD RI, ini bagian dari kepedulian untuk membangun daerah dan semangat kebersamaan terkait dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kami bangga dan terhormat ini rumah rakyat, momen untuk bertukar pikiran seperti ini semakin menguatkan komitmen DPD RI membangun daerah.

Kemudian pria yang pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Barat ini, DPD RI saat ini tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang legislasi, tetapi juga berjuang untuk pembangunan daerah dengan mendorong peningkatan percepatan investasi. Adanya investasi, merupakan salah satu modal dasar dalam perwujudan percepatan pembangunan daerah yang menjadi salah satu tujuan dari DPD RI.

Menurutnya, DPD RI sangat terbuka untuk menjalin kemitraan strategis dengan DPRD di daerah. Apalagi tujuannya untuk percepatan pembangunan dan investasi di daerah. Komitmen Ketua DPD RI adalah bagaimana mempromosikan daerah untuk melakukan percepatan investasi.

“Jadi kita mengubah mindset, tidak hanya soal legislasi, tapi juga mendorong percepatan investasi daerah,” kata pria yang akrab disapa Donny ini.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPD RI bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota membahas mengenai posisi DPRD dalam pemerintah daerah, meliputi pembahasan regulasi daerah, anggaran, dan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Selain itu, Reydonnyzar Moenek juga menjelaskan mengenai posisi DPD RI dalam kaitannya hubungan antara pusat dengan daerah, salah satunya adalah mengenai alokasi dana untuk daerah. Dirinya berkomitmen mengupayakan agar DPD RI memperoleh peranan penting dalam kebijakan alokasi dana transfer daerah.

“DPD RI harus ikut memberikan pertimbangan dalam pola alokasi transfer belanja daerah. Karena DPD RI lebih mengerti mengenai kebutuhan daerah,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang datang ke DPD RI, Afri Yunaldi, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kemitraan yang ditawarkan DPD RI kepada DPRD di daerah-daerah.

Dia berharap agar kedepannya pertemuan-pertemuan seperti ini dapat ditingkatkan agar kerja sama antara DPD RI dengan DPRD semakin kuat dalam memperjuangan kepentingan daerah.

“Pertemuan kita tadi sangat bermanfaat karena mendapatkan beberapa hal penting sekali, yaitu membuka ruang kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa hasil positif dan kemajuan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang kita dapatkan hari ini pasti akan kami terapkan untuk kemajuan daerah,” ucapnya.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas