DPR Nilai Alasan Kenaikan BBM Tak Tepat

Fadli Zon.

Fadli Zon.

Padangpanjang,PADANGTODAY.com— Rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus menuai pro dan kontra. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai kebijakan ini harus dintinjau ulang kembali mengingat harga minyak mentah di dunia mengalami penurunan sampai pada posisi stabil.

Fadli yang juga Ketua Umum Parta Gerindra ini, mengatakan jika kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan mencapai angka Rp9.500 perliter itu pasti akan menimbulkan rentetan dampak bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Tidak ada alas an bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM karena langkah efisiensi masih dapat dilakukan di saat harga minyak mentah US$77 belum melampaui mata anggaran di APBN saat ini US$105. Karena itu, kami di DPR meminta dan akan segera mengagendakan pembahasannya. Akan segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan,” ujarnya Fadli ketika di temui saat hendak bertolak ke Jakarta, kemarin.

Kemudian jika pemerintah memang ngotot ingin menaikan BBM dengan alasan pengalihan dana subsidi, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yakni kesiapan perangkat. Sehingga kemudian membuat semacam kompensasi-kompensasi namun tidak terencana dan tidak tepat sasaran. Sementara kartu-kartu yang saat ini diluncurkan pemerintah, baru bersifat “ganti baju” karena sebelumnya sudah ada pagunya pada APBN dan bukan dari anggaran kompensasi BBM.

“Seperti kartu Indonesia Pintar, pagu anggarannya dari beasiswa masyarakat miskin. Demikian juga dengan kartu Indonesia Sehat, semuanya sudah terdapat pagu anggaran khusus di APBN dan bukan berasal dari dana kompensasi BBM,” tegas Fadli.

Menurut Fadli, dalam jangka pendek, kebijakan kenaikan harga BBM juga akan berakibat pada inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat gara-gara naiknya harga kebutuhan pokok dan produk lain. ”Masyarakat akan fokus terlebih dahulu untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih substansial dan cenderung mengurangi konsumsi barang-barang bersifat sekunder,” ungkapnya.

Meski untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, kebijakan meringankan beban dan memberikan waktu untuk penyesuaian dapat dilakukan melalui dana bantuan sementara langsung atau bantuan langsung tunai (BLT). ”Namun, bagi kelompok masyarakat menengah, pilihannya adalah melakukan penghematan konsumsi,” tegasnya.

Diakuinya, satu hal yang patut dicemaskan adalah terjadinya tekanan eksternal dan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Diperkirakan, dunia usaha akan berhadapan dengan sejumlah tantangan mseperti menurunnya daya beli masyarakat, biaya modal yang meningkat dan tuntutan naiknya upah buruh akibat meningkatnya harga komponen hidup layak.

”Apabila hal ini terjadi, maka dunia usaha akan menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu dari sisi permintaan pasar (demand-side) dan meningkatnya biaya produksi. Diperkirakan bakal terjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi 3–4 persen. Kemudian kenaikan transportation cost (biaya transportasi), akan berakibat tidak terjadinya penambahan gaji pekerja karena untuk menutup kenaikan itu biaya,” jelasnya.

Pembahasan rencana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK, disebutkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon akan berjalan baik seiring dengan telah mencairnya perbedaan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Beberapa kali pertemuan dua pihak, disebutkan telah menunjukkan titik temu.

“Saya kira perbedaan-perbedaan yang timbul di dua kubu koalisi ini sangat wajar sebagai konsekwensi natural dalam dunia politik. Dan dengan telah terjalinnya beberapa kali pertemuan belakangan ini, akan membuka ruang kesepahaman untuk mendorong terselenggarannya pemerintah yang pro-rakyat. Salah satunya sama-sama meninjau kembali rencana kenaikan BBM bersubsidi yang dinilai kurang tepat pada kondisi harga minyak mentah dunia sedang turun,” pungkas Fadli. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas