DPRD Payakumbuh Rapat Perdana, Fraksi Diumumkan Rabu Dalam Sidang Internal

DPRD Kota Payakumbuh  Periode   2014-2019

DPRD Kota Payakumbuh Periode 2014-2019

PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, Senin (8/9) pagi mulai dari pukul 9.10 WIB sampai 11.10 WIB melangsungkan rapat perdana membahas tentang pembentukan fraksi, alat kelengkapan dewan, dan penyusunan tata tertib DPRD berlangsung dengan baik. 23 orang anggota hadir, 2 orang izin berhalangan hadir.

Ketua Sementara DPRD Payakumbuh Yendri Bodra Datuak Parmato Alam menginformasikan bahwa dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal. Pertama, bahwa Rabu (10/9) akan diumumkan fraksi-fraksi di DPRD. Informasi yang diperoleh, bahwa beberapa partai sudah menyerahkan pembentukan fraksinya.

”Tadi, DPRD bersepakat akan menggelar rapat paripurna internal mengumumkan fraksi-fraksi di DPRD Kota Payakumbuh. Selanjutnya, fraksi-fraksi yang terbentuk itu mengusulkan seluruh anggotanya untuk mengisi seluruh alat kelengkapan DPRD,” terang YB Dt Parmato Alam.

Dikatakan YB Dt Parmato Alam, Ketua Sementara DPRD Kota Payakumbuh ini mengatakan juga bahwa di Rabu itu, akan dibentuk Panitia Khusus Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD. Khusus tentang Pansus Kode Etik, hasil bentukan kode etik ini nantinya akan dipergunakan oleh Badan Kehormatan untuk bertugas, nantinya. Maka, Rabu akan jadi rapat yang cukup menentukan arah kinerja DPRD Payakumbuh. Sementara itu, tentang pimpinan definitif, DPRD masih merahasiakan. ”Belum, belum sampai ke sana!” tegas YB Dt Parmato Alam.

FGL Tetap Diprediksi Partai Golkar dengan tiga anggota DPRD (YB Dt Parmato Alam, H Maharnis Zul, dan Hendri Wanto Dt Mangkuto), Partai Keadilan Sejahtera (Suparman Sag, Nasrul, Heri Iswandi Dt Mantiko Alam SE), Partai Demokrat (Adi Suryatama ST, Ridwan SH, Wilman Singkuan MM), Partai Persatuan Pembangunan (Ir Ahmad Zipal, Alhudri Dt Rangkayo Mulie, Edward DF SSos), Partai Gerindra (Drs Fitrial Bakhri, Mawi Etek Marianto, Wulan Denura), Partai Amanat Nasional (Chandra Setipon, Hurisna Jamhur, Marhidayandi), telah membentuk 6 fraksi.

Fraksi Gonjong Limo (FGL) yang sudah membentuk fraksi jauh-jauh hari, dengan materi; Partai NasDem (Ahmad Ridha, Ismet Harius), Partai Bulan Bintang (Syafrizal, Alex Wijaya), dan Partai Hanura (Basri Latief). Surat kesepakatan bersama yang ditandatangani seluruh pimpinan partai dan disaksikan para anggota DPRD di fraksi ini, telah diserahkan oleh juru bicara fraksi, Syafrizal kepada pimpinan sementara DPRD Payakumbuh.

Sementara itu, masih tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Aribus Madri dan Yanuar Gazali SE) yang masih belum cukup untuk membentuk fraksi. Pada Bagian Ketujuh tentang Fraksi pada pasal Pasal 374, ayat (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota. Ayat (2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi. Ayat (3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota.

Disebutkan pada ayat (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan. Maka, PDI Perjuangan wajib untuk bergabung di salah satu fraksi yang ada, 6 fraksi tambah FGL.

Namun, sinyal elemen berkembang, bahwa PDI Perjuangan sedang melobi PKS atau Partai Hanura. Jika benar Hanura menggabungkan diri dengan PDI Perjuangan, maka Ayat (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi, terpenuhi.

Syafrizal usai rapat DPRD, Senin siang mengatakan telah terbentuk komitmen untuk pengurusan fraksi dengan materi; Ketua Ismet Harius, Wakil Ketua Basri Latief, Sekretaris Syafrizal, Bendahara Ahmad Ridha, dan Anggota Alex Wijaya. Rabu, susunan pengurus fraksi ini akan diserahkan oleh Syafrizal kepada rapat paripurna internal DPRD.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri: 160/3273/OTDA perihal pembentukan pimpinan, penyusunan tata tertib dan alat kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam poin (2) Terkait dengan telah diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka untuk pembentukan Pimpinan DPRD dan pembentukan alat kelengkapan DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Poin (3) Sesuai ketentuan pasal 425 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Pada saat UU ini mulai berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Provinsi dan Kabupaten/Kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini atau diatur secara khusus dalam UU ini”, dengan demikian PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD msih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014.

Surat Edaran ini ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA. Bahwa DPRD bersidang membentuk alat kelengkapan, dan tata tertib, serta kode etik sudah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 serta PP Nomor 16 Tahun 2010, selama tidak bertentangan.(malin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas