DPRD Payakumbuh Setujui APBD P 2014

Penandatanganan-nota persetujuan APBD P oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Ketua DPRD YB Dt Parmato Alam.

Penandatanganan-nota persetujuan APBD P oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Ketua DPRD YB Dt Parmato Alam.

Advertisements

PAYAKUMBUH,PADANGTODAY.COM -Meski disahkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014, dalam pendapat fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh mendapat banyak catatan atau pendapat. Meski tetap memuji Pemerintah Kota Payakumbuh yang menotakan Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dari target awal sebesar Rp 587.035.946.858 menjadi Rp 599.970.862.537 atau ada peningkatan sebesar Rp 12.934.915.679. Rapat paripurna yang dilakukan di Aula DPRD itu, dihadiri langsung oleh Walikota Riza Falepi, Wakil Walikota Suwandel Mukhtar, Pimpinan DPRD; Ketua YB Dt Parmato Alam, Wakil Ketua Suparman dan Wakil Ketua Wilman Singkuan.

Seperti dibacakan oleh juru bicara DPRD, Drs Fitrial Bachri, bahwa aspek belanja daerah, prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dan sekaligus memiliki efek ganda yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kota Payakumbuh. Dalam perubahan, pergeseran, penambahan Anggaran pada pembahasan Badan Anggaran beserta Tim Anggaran Pemko pada beberapa SKPD, DPRD dapat memahami sekaligus dapat menyetujui.

Fraksi Golkar berpendapat bahwa setelah mendengarkan laporan anggota Fraksi Partai Golkar yang berada pada Badan Anggaran menyangkut Pembahasan RAPBD-P Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014, maka dengan suara bulat Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh dapat menyetujui Ranperda APBD-P 2014 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD-P Kota Payakumbuh 2014. Dengan catatan/saran, hal-hal yang telah disepakati pada rapat Pembahasan TAPD  dengan Banggar DPRD Kota untuk dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

Lalu, untuk memacu perkembangan kemajuan Kota Payakumbuh amatlah tergantung kepada SDM aparatur sebagai motor penggerak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk penempatan aparatur pada setiap SKPD kami harapkan sesuai dengan kompentensi yang dimilikinya. Pembinaan pengelolaan keuangan terhadap yang bertanggung jawab dalam hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh baik yang menyangkut dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang menyangkut dengan sikap mental. Dalam pengelolaan keuangan daerah opini wajar tanpa pengecualian amatlah kita rindukan.

Terhadap SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kami harapkan banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang realitas guna mengambil atau menentukan tindak lanjut yang pas. Pendidikan karakter yang mengacu kepada Kurikulum 2013, terhadap kendala yang masih timbul sehingga menghambat kelancaran Proses Belajar Mengajar harus segera diatasi terutama oleh Dinas Pendidikan. Segala program dan kegiatan pada setiap pada setiap SKPD yang masih belum  tuntas, karena waktu sudah mapet kiranya segera dituntaskan dengan tetap mengutamakan kualitas.

Fraksi Golkar mengatakan, bahwa kegiatan  MTQ tingkat Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan di penghujung Tahun 2014 ini dengan tuan rumah Kecamatan Payakumbuh Barat jangan hendaknya sekadar mengisi kalender kegiatan tapi mengacu kepada Tri Sukses MTQ yaitu sukses Pelaksanaan, sukses syiarnya agama islam dan sukses prestasi.

Lalu, menyoal suhu politik belakangan ini sedikit agak berbeda dengan sebelumnya. Kita tentunya bersepakat bahwa kebersamaan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, tetap menjadi skala prioritas untuk kita kedepankan. Berkaitan dengan gelaja-gejala yang mengarah kepada yang menciderai terhadap apa yang kami sebutkan di atas harus kita waspadai dengan mata kepala dan mata batin.

”Kepada SKPD yang mendapat tugas menyangkut masalah politik harus bermata jeli memandang persoalan-persoalan yang mungkin bergejolak. Jika virusnya mulai bereaksi maka tindakan cepat mesti diambil sebagai upaya antisipasi,” pendapat Fraksi Golkar.

Perkembangan kehidupan beragama, pelestarian adat dan budaya, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan penyakit masyarakat, upaya-upaya menggenjot ekonomi, pembinaan generasi muda, hendaknya menjadi perhatian yang serius, tidak saja oleh Pemerintah Daerah, tapi juga bagi semua elemen masyarakat.

Fraksi Hanura
Fraksi gabungan ini memberi catatan, bahwa hal-hal yang menjadi perhatian khusus dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh 2014. Pengadaan mobiler sekolah haruslah menjaga mutu dan kualitas, sehingga mobiler tersebut dapat bertahan lama. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas di RSUD Adnan WD Payakumbuh. Lalu, pembebasan tanah oleh Pemerintah Kota, agar lebih selektif dan transparan.

Soal penerangan lampu jalan bagi tempat-tempat yang selama ini belum mendapat sarana penerangan lampu jalan, dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota. Diharapkan Ranperda APBD-P yang telah dibahas bersama Banggar DPRD Kota Payakumbuh dengan TAPD untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agat tidak menjadi temuan BPK nantinya. Kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dalam pembahasan Ranperda APBD-P Kota Payakumbuh T.A2014 menjadi keputusan bersama, maka perlu dituangkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2014 secara lengkap dan sempurna. Ranperda APBD-P Kota Payakumbuh 2014 dapat kami setujui menjadi Perda APBD-P 2014

Fraksi PKS

Setelah membaca dan mencermati jawaban eksekutif  atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi,laporan komisi-komisi serta Badan Anggaran terhadap pembahasan RANPERDA Perubahan APBD Tahun 2014,maka kami dari F-PKS DPRD Kota Payakumbuh mengemukan pendapat, penilaian dan saran

Pertama, terkait dengan aspek pendapatan daerah. Merupakan satu prinsip dasar bahwa dalam hal pendapatan haruslah senantiasa bertambah atau meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menindak lanjuti masukan kami agar Pemko senantiasa melakukan  upaya-upaya  peningkatan Pendapatan Daerah. Hal ini dapat kita lihat dalam prediksi Pendapatan pada Nota Keuangan Rancangan Peruabahan APBD Tahun Anggaran 2014 dari target awal sebesar Rp 587.035.946.858 menjadi Rp 599.970.862.537 atau ada peningkatan sebesar Rp 12.934.915.679.

Kedua, dari aspek belanja daerah.Prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien,sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar bisa dirasakan oleh masayrakat dan sekaligus memiliki efek ganda yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kota Payakumbuh.

Dalam perubahan ,pergeseran,penambahan  anggran pada pembahasan Badan Anggaran beserta Tim Anggaran Pemko pada beberapa SKPD kami dapat memahami sekaligus dapat menyetujui.

Beberapa masukan fraksi ini, agar Pemko, melakukan evalauasi secara komprehensif dan kontiniu pada setiap SKPD sehingga kekurangan tahun-tahun yang lalu tidak terulang lagi. Agar ditingkatkan sinkronisasi  dan koordinasi antara unit kerja sehingga terjalin sinergi dalam membangun kota Payakumbuh ke depannya. Agar ada upaya yang jelas dalam mengurangi silpa dan sekaligus upaya meraih prediket keuangan WTP untuk Kota Payakumbuh.

Fraksi Bintang Nasdem

Setelah melalui mekanisme pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD Kota Payakumbuh, Fraksi Nasdem menyampaikan catatan sebagai berikut : perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 terdiri dari perubahan Asumsi dasar kebijakan Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, Perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Perubahan kebijakan Pemerintah pusat melalui APBN serta kebijakan Pemerintah Propinsi Sumbar melalui APBD Provinsi membawa dampak langsung pada APBD-P Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014.

Fraksi Bintang Nasdem mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas kerjasama yang baik dalam pembahasan KUPA-PPAS-P dan Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh T.A 2014, serta kesungguhan eksekutif bersama legislatif dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh T.A 2014, hal ini tergambar dari target dan realisasi  PAD yang cenderung meningkat dari tahun ketahun serta usaha bersama dalam hal rasionalisasi pembelanjaan keuangan daerah sehingga tercapai out Put dan Out Came yang maksimal.

Tentang Belanja Daerah, Fraksi Bintang Nasdem mengkritisi beberapa item pemangkasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak, kita semua berharap agar masa yang akan datang TAPD dan SKPD berhati-hati dalam hal pemangkasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak.

Fraksi Bintang Nasdem meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk berhati-hati dalam hal pengelolaan Belanja Langsung yang bersifat belanja barang dan jasa serta belanja modal, waktu efektif yang tersisa sangat singkat sampai akhir tahun anggaran, mari kita pedomani peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pedoman pengadaan barang dan jasa, dan gejolak ekonomi makro serta kondisi cuaca sampai akhir tahun, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Sebelum APBD-P 2014 ditetapkan (ketok palu) kami minta data perubahan/tambahan paket pekerjaan fisik seluruh SKPD, perubahan/tambahan hibah dan bansos, serta rekapitulasi perubahan anggaran diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Payakumbuh.

Fraksi Demokrat

Berkenaan dengan Pendapatan daerah, terjadinya peningkatan PAD dari Tahun 2013 sebesar 60,9 milyar menjadi 62,3 Milyar ditahun anggaran 2014, merupakan  peningkatan PAD yang sebahagian besar berasal dari target penerimaan pajak daerah, kami dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemko yang telah bekerja maksimal untuk mencapai target PAD tersebut.

Kami juga mendorong pemda untuk terus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD sesuai potensi yang dimiliki. Karena kami masih melihat terdapat berbagai sektor yang belum dikelola dan ter-ekplorasi secara efisien, sehingga masih ada kebocoran dan potention loss yang sebenarnya masih masih kita kelola secara maksimal, sebagai salah satu contoh adalah pengelolaan retribusi parkir, pajak restoran dan rumah makan.

Berkenaan dengan Belanja Daerah, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.862.419.425 dari target awal yang dianggarkan sebesar Rp.644.294.771.940,-sehingga belanja daerah pada perubahan APBD 2014menjadi Rp. 650.157.191.392.-

Fraksi Demokrat menyampaikan Apresiasi terhadap Walikota atas kebijakan belanja daerah di bidang infrastruktur, kelangsungan pembangunan jalan dan sanitasi serta penataan kota. Berdasarkan hasil dari proses pembahasan antara Banggar TAPD dan Tim Anggaran Pemda dan setelah Fraksi Partai Demokrat mencermati Ranperda mengenai Perubahan APBDKota Payakumbuh T.A 2014 yang diusulkan Pemda, serta setelah kami juga mendengar Jawaban Walikota, maka Fraksi Partai Demokrat Dapat menerima Ranperda tentang Perubahan APBD T.A 2014 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Fraksi PPP

Setelah melalui mekanisme pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD Kota payakumbuh, Fraksi PPP menyampaikan catatan sebagai berikut, perubahan kebijakan umum APBD Kota Payakumbuh T.A 2014 terdiri dari perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD, Perubahan kebijakan pendapatan daerah, Perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakann pembiayaan daerah. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat melalui APBN serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar melalui APBD Propinsi membawa dampak langsung pada APBD-P Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014.

Fraksi PPP mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas kerjasama yang baik dalam pembahasan KUPA,  PPAS-P dan Ranperda APBD-P Kota Payakumbuh T.A 2014, serta kesungguh-sungguhan eksekutif bersama legislatif dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh T.A 2014, hal ini tergambar dari target dan realisasi PAD yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun serta usaha bersama dalam hal rasionallisasi pembelanjaan keuangan daerah sehingga tercapai  Output dan Outcome yang maksimal.

Tentang Belanja Daerah, Fraksi PPP mengkritisi beberapa Item pemangkasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak, kita semua berharap agar TAPD dan SKPD berhati-hati dalam hal pemangkasan anggaran yang lansung bersentuhan dengan masyarakat banyak.

Fraksi PPP meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk berhati-hati dalam hal pengelolaan belanja langsung yang bersifat belanja barang dan jasa serta belanja modal, waktu efektif yang tersisa sangat singkat sampai akhir tahun anggaran, mari kita pedomani peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pedoman pengadaan barang dan jasa, dan gejolak ekonomi makro serta kondisi cuaca sampai akhir tahun, sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Dalam APBD Tahun Anggaran 2014 Dana Bansos dan Hibah tidak terealisasi karena terlambatnya pengajuan dan kami mohon kita harus hai-hati jangan hal ini terulang lagi.

Dalam APBD-P disebutkan bahwa pergeseran perubahan, pengurangan dan penambahan pada beberapa SKPD dibanding APBD awal, kami sangat optimis realisasinya pada akhir tahun anggaran akan berada diatas target yang ditetapkan, karena begitulah kondisinya tiap tahun. Fraksi PPP menyatakan bahwa DAPAT MENERIMA Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh T.A 2014 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda P-APBD T.A 2014.

Fraksi PAN

Pembangunan SMK N 4 dengan dana sebanyak RP. 2,7 M di kelurahan Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagori harus benar- benar dipersiapkan secara matang. Baik itu aspek perencanaan maupun aspek pembiayaannya. SMK N 4 adalah SMK khusus bidang IT. Fraksi PAN berharawp SMK N 4 adalah pelopor sekolah berbasis teknologi terdepan di Sumatera Barat. Adanya bantuan RP. 2,5 M untuk sekolah- sekolah swasta bertambah maju dan berkembang. Tetapi kami sarankan untuk masa yanga akan datang adanya pemerataan diantara sekolah swasta. Sekolah dasar negeri banyak yang perlu dibantu terutama sekolah dasar pinggiran. Dan tak lupa pula kita perhatikan keberadaan sekolah di bawah naungan Depag. Walaupun sekolah ini di bawah Depag (lembaga Vertikal) harus juga kita perhatikan. Untuk itu sama- sama kita carikan payung hukumnya, agar tidak menyalahi ketentuan.

Dalam APBD perubahan 2014 dianggarkan sertifikat tanah SMA 5 sebanyak RP. 50 juta, kami menyarankan, agar  aspek kehati-hatian lebih dikedepankan. Sebab masalah tanah ini sangat rawan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, seperti tanah Kantor Camat Payakumbuh Selatan. Masalah buku kurikulum pendidikan tahun 2013 yang belum juga sampai ke Payakumbuh, tentu perlu dipertanyakan. Sementara pengadaannya dari bulan Mei 2014.

Pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan salah satunya adalah dijadikan Puskesmas sebagai BLUD tersendiri. Puskesmas yang ada di kota Payakumbuh, bisa mengelola keuangan sendiri. Dengan telah menjadi BLUD, fraksi PAN mengharapkan pelayana di Puskesmas-pukesmas lebih prima dan lebih profesional.

Di perubahan ini ada kenaikan Pendapatan RSUD Adnaan WD sebesar Rp. 1,5 Miliar. Kami berharap kenaikan PAD juga dibarengi dengan kenaikan pelayanan. Apalagi perolehan ini adanya pengadaan 1 unit ambulance. Kami menayarankan secara periodik, laporan BLUD RSUD Adnaan WD dilaporkan ke komisi C.

Penambahan dana pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 1.679.168.000,- adalah untuk pembelian mobil 3 unit dan becak motor pengangkutan sampah. Fraksi PAN berharap dengan penambahan armada ini, masalah persampahan di Kota Payakumbuh semakin baik. Becak motor bisa langsung masuk ke gang-gang sempit dan perumahan masyarakat. Saat ini tenaga harian lepas 230 orang, jam kerja 2 shift. Mungkin di tahun depan sudah harus kita pikirkan untuk menambah THL ini. THL ini bisa kembali mendapatkan dana BAZ.

Pada Kantor Penanaman Modal dengan adanya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (tambahan dana Rp. 96.747.000,-) menjajaki kerjasama dagang dengan Malaysia, kita pending dulu. Kami berharap kegiatan ini lebih terencana, lebih jelas dan melibatkan stokholderyang lain. Kalau dapat kita anggarkan kembali di APBD 2015.

Masalah tanah di Terminal Agro Payobasung perlu kita bicarakan lebih lanjut. Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan negosiasi ulang dengan pemilik tanah. NJOP tanah Rp. 135.000,- sementara pemilik tanah minta harga Rp. 500.000,- supaya bangunan Terminal Agro bisa difungsikan.

Banyak program-program kerjadi Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dibahas dirapat kerja komisi B. Misalnya pengoperasian gudang, mobil coolstorage lebih difungsikannya terminal dan sub terminal Agro serta ditambah permodalannya. Juga harus dipikirkan kembali distributo pupuk bersubsidike koperasi. Aklau sekarang, distributor swasta membatasi pengambilan pupuk tersebut, lewat jangka waktu yang ditetapkan, kalau tidak diambil petani maka dijual kepada pihak lain.

Dinas perhubungan agar memperhatikan pemasangan rambu-rambu lintasnya agar dipasang trafficlight, supaya tidak terjadi kecelakaan. Seperti daerah perempatan Payobasung-pasar Ternak, daerah balai jaring Air Tabit dan Daerah Limpasi Tigo Nagori. Adanya penambahan untuk karang Taruna Perisai Kel. Parik Muko Aia sebesar Rp. 10.000.000,- merupakan reward untuk karang taruna berprestasi tingkat nasional. Untuk masa yang akan datang, Pemko lebih memperhatikan keberadaan Organisasi Kepemudaan, seperti KNPI, Karang Taruna dan alin-lainnya.

Waktu pembahasan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terjadi pembahasan yang agak alot. Hal ini disebabkan karena penjelasan tim TAPD kurang memuaskan, sehingga Banggar DPRD meminta Kepala Dinas hadir dirapat ini, kemudian juga diminta pengelola pasar, ketika Kepala Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan tidak bisa menjelaskan dengan rinci pertanyaan Tim Banggar DPRD tentang penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan yang dananya lebih dari Rp. 800 juta. Melihat beban kerja di Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan yang begitu agak berat, fraksi PAN menyarankan agar pasar bisa berdiri sendiri. Apakah itu berbentuk BLUD, PD, kantor atau yang lain. Sehingga permasalahan pasar yang bagitu kompleks bisa ditangani lebih profesional. Begitupun masalah Koperasi di Kota Paykumbuh yang berjumlah 151 buah, perlu lebih diperhatikan. Dari 151 Koperasi tersebut hanya 115 Koperasi yang aktif, 36 Koperasi tidak aktif. Dari yang aktif tersebut Cuma 81 yang mengadakan RAT.

Untuk itu Fraksi PAN meminta agar dilakukan evaluasi terhadap Koperasi-koperasi tersebut. Mana yang aktif dan melakukan RAT, terus dilakukan pembinaan, dicarikan tambahan modal, sementara Koperasi yang tidak aktif dan masih bisa dibina, maka dilakukan pembinaansupaya dapat berkembang lagi. Tetapi koperasi yang tidak aktif lagi dan hanya tinggal nama, sebaiknya dibubarkan saja.

Pembangunan icon parawisata daerah dan pengembangan objek parawisata unggulan dikawasan Ngalau, diharapkan dapat menarik minat wisatawan datang dan tinggal di Kota ini. Apalagi kami mendapat kabar adanya investor yang akan membangun hotel, serta tracking track ke puncak Marajo.

Badan penanggulangan Bencana Daerah, saat ini telah harus mambuat perencanaan pemindahan kantor atau lokasi pemadam kebakaran yang baru. Kami melihat, lokasi sekarang di Kelurahan Nunang tidak layak digunakan. Lokasinya sempit, akses jalan juga sempit. Banyak keluhan dari masyarakat kalau terjadi kebakaran mobil lambat sampai di lokasi kebakaran. Mobil kebakaran juga sudah harus ditambah. Apalagi mobil kebakaran terbaru adalah buatan tahun 1990.

Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra mendorong agar penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lainnya yang sah dapat terus ditingkatkan, diperlukan upaya-upaya optimalisasi terhadap sistem dan tata tertib penerimaan, sosialisasi dan transparasi pengelolanya, serta

Fraksi Partai Gerindra terus mendukung tekad Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meraih Piala Adipura, namun harus kita sadari bahwa Piala Adipura bukanlah target akhir dan hanya merupakan sasaran antara dalam rangka meningkatkan kesadaran kita terhadap terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh. Adanya penambahan belanja pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja yang bermuara pada peningkatan ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Di bidang Pelayanan Kesehatan Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar optimalisasi pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui antara lain sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan tentang BPJS sehingga masyarakat lebih memahami prosedur pelayanan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit, disamping itu perlu pula dilakukan peningkatan fasilitas rawat inap di RSUD, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang menyangkut belanja hibah dan bantuan sosial hendaknya dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan jelas sasarannya. Kita belajar dari kasus-kasus dibeberapa daerah yang selama ini bantuan sosial sering terjadi penyimpangan yang berujung pada masalah hukum.

Sesuai dengan jawaban Walikota Payakumbuh bahwa 80% proyek Fisik untuk Tahun 2014 sudah dilaksanakan. Fraksi Partai Gerindra berpendapat masih banyak pelaksanaan pekerjaan tidak terencana dengan baik, ada saluran, drainase dan irigasi dibeberapa titik tidak tuntas dan tidak berfungsi secara optimal, untuk masa mendatang perlu dibuat lebih terencana.

Bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya angka kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat, disatu sisi adalah pertanda adanya peningkatan ekonomi rakyat dan disisi lain mempunyai dampak sering terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang menelan korban luka-luka dan korban jiwa. Pada jalan-jalan tertentu perlu dilakukan penambahan rambu-rambu Lalu Lintas diantaranya Traffic Light, Zebra Cross, dan Lampu Penerang Jalan Umum (PJU) antara lain di Jalan M. Yamin, Jalan Soekarno-Hatta, dan lainnya, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.(malin)​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*