DPRD Rapat Paripurna, Yoherman Membacakan Penjelasan Walikota

Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Terhadap Tiga Buah Ranperda Eksekutif

Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Terhadap Tiga Buah Ranperda Eksekutif

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Bertempat di ruang sidang utama, Jumat (17/2/2017) DPRD Kota Payakumbuh menggelar Rapat Paripurna mendengarkan Penjelasan Walikota Terhadap 3 (Tiga) Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari pihak eksekutif. Yakni, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh, H Yendri Bodra Dt Parmato Alam, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Yoherman SSos SH, dengan membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi tertanggal 16 Februari 2017.

Dalam penyampaiannya Walikota yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Yoherman SSos SH, untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“Sasarannya adalah tercapainya pengaturan pendidikan Kota Payakumbuh yang berdasarkan kewenangan wajib sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk kewenangan di bidang pendidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” Yoherman membacakan.

Sementara itu, juga dipaparkan terkait dengan Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik. Sarana dan prasarana penunjung itulah nantinya yang akan menjadi aset daerah.

Di akhir penyampaiannya, Yoheman menjelaskan bahwa Ranperda ini diajukan karena adanya beberapa ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi dan Jasa Umum dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena bertengana dengan aturan yang lebih tinggi.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yakni perubahan atas Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telemunikasi.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*