Dua Kabupaten Di Sumbar Keluar Dari Status Daerah Tertinggal

Padang-today.com__Kementerin Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencabut status dua daerah tertinggal di Sumatera Barat (Sumbar).

Dikutip dari Surat Kabar Harian Khazanah, Kemendes PDTT telah menerbitkan SK Nomor 79 tahun 2019 tentang 62 kabupaten yang berhasil dientaskan dan keluar dari daerah tertinggal. Dua diantaranya adalah daerah yang ada Sumbar.

Untuk Sumatera Barat sendiri, terdapat dua daerah yaitu Solok Selatan dan Pasman Barat. Kedua daerah tersebut telah dicabut statusnya dari daerah tertinggal, pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan, dengan lepasnya dua kabupeten itu dari daerah tertinggal merupakan dampak dari kegigihan pemerintah daerah dan masyarakat dan koordinasi yang tidak terputus dengan provinsi.

“Sejumlah program dilaksanakan secara terpadu untuk mengurangi aspek-aspek ketertinggalan di antaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi telekomunikasi, informasi dan koneksitas, dan juga meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui pemberdayaan,” kata Nasrul Abit, Kamis, 1 Agustus 2019 di Padang.

Kerja keras yang telah dilakukan oleh semua elemem masyarakat Sumbar dalam hal ini telah menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat diterima oleh masyarakat itu. “Kerja keras dan pantang menyerah kini membuahkan hasil manis dengan terentaskannya dua kabupaten dan daerah tertinggal,” kata dia.

Menurut Nasrul Abit, dengan lepas dari daerah tertinggal itu, bukan berarti kerja telah selesai. Masih banyak kerja yang harus diselesaikan. Dua daerah yang dientaskan dari ketertinggalan itu tetap akan dilakukan pembinaan oleh lembaga pemerintah hingga tiga tahun kedepan.

Dewasa ini, kata Nasrul, di Sumatera Barat masih ada satu kabupaten lagi yang masih menyandang status tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tapi ia yakin pada 2020 Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa terentaskan dari ketertinggalan, terutama dengan partisipasi aktif daerah dan pusat.

“Tahun depan kemungkinan akan ada tambahan infrastruktur jalan di Kepulauan Mentawai, sehingga seluruh daerah bisa terhubung. Ini penting untuk pemerataan pemabngunan berbagai bidang,” ujarnya.

Diakuinya ada sejumlah program pemerintah pusat khusus untuk pembangunan daerah tertinggal. Meski keluar dari status daerah tertinggal, tidak serta merta mengurangi porsi dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk dua daerah itu.

“Saya tidak setuju dengan alasan daerah tertinggal kita mengejar anggaran pusat. Untuk itu kita butuh kiat tersendiri untuk meraih dana pusat itu,” tandasnya menghakiri. (Herry Suger)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas