Dua Polres di Pariaman MoU dengan Pemkab Padangpariaman

Pihak Pemkab Padangpariaman tanda tangani MoU dengan Polres Pariaman

Padangpariaman, Padang-today.com__Pemerintah kabupaten Padang Pariaman lakukan MoU dengan dua Polres dalam hal pencegahan penyalahgunaan Dana Desa di IKK Parit Malintang, Rabu (8/11) bebrapa waktu lalu.
Penandatanganan dilakukan di Parit Malintang oleh Wakil BUpati Padang Pariaman Suhatri Bur, Kapolres Padang Pariaman AKBP Eri Dwi Hariyanto,S.I.K dan Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto disaksikan Kapolsek, Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman.

“Penandatanganan MoU di Padang Pariaman ini termasuk terlambat di Sumatera Barat. Ini bukan karena kita tidak mau menindaklanjuti tetapi karena ingin lebih menyiapkan diri dengan lebih baik,” kata Wakil Bupati

Padangpariaman, Suhatri Bur pada saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU dengan dua Polres Pariaman.

Katanya, MoU merupakan tindak lanjut penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kapolri beberapa waktu yang lalu di Jakarta.

Ia menekankan dengan adanya MoU tersebut, kedepannya pengelolaan anggaran di wilayahnya bisa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.

Untuk mencapai harapan itu, jelasnya, diperlukan kerjasama yang baik saling dukung antara Wali Nagari, Ketua Bamus dan perangkat nagari.

Menurut Suhatri, MoU ini bukan menambah bahan pertakut kepada pengelola nagari tetapi malah membantu untuk mengamankan diri dari persoalan hukum.

“Harapan kita, dengan MoU ini membantu Wali Nagari dan perangkat nagari yang telah mendarma baktikan tenaga dan waktunya membangun nagari, menikmati pensiun dengan tenang tanpa diburu persoalan hukum,” kata dia.

Selain itu, Suhatri Bur juga mengingatkan, walaupun pembinaan telah dilakukan Pemkab melalui Inspektorat, masing-masing penanggungjawab dan nagari haruslah terus menyiapkan diri dalam mengelola keuangan nagari.

Katanya, salah satu yang perlu diingat perangkat nagari adalah, sepanjang tidak ada aturan yang mengatur jangan sampai ada pemungutan kepada masyarakat. “Layani masyarakat dengan baik, karena kini jamannya pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (suger)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*