Dugaan Pungli SMPN 2 Lintau, Ombusdman Minta Disdik Segera Menghentikan

Fhoto : Adel Wahidi Malin Permato Plt. Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumatera Barat.(ddy)

Tanah Datar, www.padang-today.com,- Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar segera bersikap untuk segera menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme, seperti dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Tanah Datar.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi, Rabu (24/01/18) kepada www.padang-today.com perihal adanya pemberitaan dugaan pungli di SMPN 2 Lintau Buo Utara.

Adel juga mengatakan, dalam mengakang dana jika ditentukan jumlahnya dan waktu pembayarannya, itu namanya pungutan dan itu dilarang. Permendikbud 75/2016 melarang itu. Kata Adel Wahidi, sama halnya sumbangan dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Sumbangan dan Pungutan Pada Satuan Pendidikan Dasar dijelaskan bahwa sumbangan tidak boleh terikat dengan jumlah dan waktu.

“Begitu juga komite hanya boleh menggalang dana dalam bentuk bantuan pihak lain, atau sumbangan orangtua/wali murid yang tidak mengikat dan tidak ditentukan waktunya. Kasarnya, pengurus komite kalau mau galang dana, jangan lihat isi kantong orang tualah, cari sumber sumber lain. Komite memang butuh kreatifitas,” ucap Adel.

Pelaksana Tugas Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumbar itu juga meminta dinas terkait harus segera menghentikan seperti yang terjadi pada SMPN 2 Lintau Buo Utara. Untuk soal soal begini katanya, Disdik harus cepat, karena salah salah kepala sekolah atau komite bisa berhadapan dengan penegak hukum.

“Kami berharap, mekanisme internal berjalan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, segera turun kelapangan, lakukan pemeriksaan internal, jika menyalahi aturan, sesuai dengan Permendikbud 44 pungutan harus dihentikan dan uang di kembalikan kepada orang tua,” tuturnya.

Disinggung masalah pembiayaan pelaksanaan UN yang juga dikutip oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Lintau Buo Utara Adlis, Adel Wahidi berpendapat akan ada double akun, dua pencatatan. Cek saja BOS, APBN atau APBDnya disitu ada kok biaya untuk keperluan UN dan tidak perlu dikutip lagi.

“Pada APBN untuk pembiayaan UN, mulai dari pengamanan, trasnportasi pengawas, komsumsi panitia, sampai honor untuk nulis ijazah saja ada. Sekali lagi, jika mekanisme internal tak berjalan di disdik, maka masyarakat diharapkan melaporkan ke Ombudsman. Kami akan segera proses,” pungkas Adel Wahidi.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas