Eksekusi Di Tangguhkan,BPN Tidak Hadir

 

 

Padang-today.com – Eksekusi lahan milik PT KAI di jalan Hamka Kota Padang di tangguhkan. Pihak Badan Pertanahan Negara tidak hadir saat eksekusi.

“Semula eksekusi dilaksanakan hari ini,namun pelaksanaan eksekusi di tangguhkan hingga batas waktu belum ditentukan,”kata Hendri Juru Sita Pengadilan Negeri Padang.

Ia menjelaskan,eksekusi di tangguhkan dimana dalam objek perkara ditemukan shgb atas nama pihak ketiga.

“Pengadilan sudah meminta BPN untuk mencari objek gugatan 2.116 meter

Jadi untuk menetralka objek perkara.kalau pengadilan menetralkan dalam hal ini artinya pihak pengadilan tidak netral dalam objek perkara.

Namun dalam hal ini BPN sebagai menetralkan objek perkara tidak datang ke lokasi saat eksekusi.

Menurut perintah ketua Pengadilan Ngeri Padang eksekusi dilaksanakan hari ini sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dihadiri instansi terkait.

Eksekusi bisa dilanjutkan jika ada lagi perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Padang,pihak terkait seperti BPN,pihak penggugat dan tergugat harus datang,”jelas Hendri.

Ia menyatakan, objek perkara di jalan Hamka sudah  ditemukan, namun untuk dapat memastikan di mana posisi tepatnya objek perkara hanya dapat dilakukan oleh pihak BPN Padang.

“Pihak penetral dalam hal ini adalah BPN Padang. Ini bukan kewenangan PN Padang,” katanya.

Hendri menambahkan,pihak pengadilan tidak tahu kenapa BPN tidak datang saat eksekusi lahan,padahal sudah ada di undang untuk datang dalam melakukan eksekusi.

Saat apel gabung di Mapolresta Padang tadi hadir dua orang dari BPN,namun ketika mau eksekusi lahan BPN tidak datang ke lokasi eksekusi.

“Pihak PT KAI hanya melakukan pengukuran di objek perkara. Pengukuran lahan eksekusi tidak dilakukan oleh BPN,”imbuhnya.

Sementara itu Sulthon Hasudin Kepala PT KAI Sumbar menyatakan saat ini dilakukan eksekusi lahan milik PT KAI.

“Objek dieksekusi sepanjang bangunan PT Basko tanahnya milik PT KAI dengan luas 2.116 meter,”katanya.

Ia menjelaskan,eksekusi lahan dilakukan sudah dari putusan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2017 dimana PK PT Basko di tolak oleh MA.

“Putusan sudah ingkrah dari MA,maka PT KAI mengajukan eksekusi lahan di jalan Hamka,”ungkapnya.

PT KAI mengambil hak yang di kuasi PT Basko. Lahan yang eksekusi ini nantinya akan di buat jalur buat kereta api (dua jalur),”jelas Sulthon.

Sementara itu kuasa hukum PT KAI, Rusda Hastri mengatakan, dua utusan BPN, satu dari Kanwil dan satu dari BPN Padang menghadiri apel bersama, namun mereka tidak hadir di lokasi eksekusi.

“Mereka (petugas BPN padang) bilang yaa, mereka menolak untuk melakukan pengukuran,”katanya.

Tempat terpisab kuasa Hukum PT Basko Minang Plaza, Feri A Siregar menekankan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika BPN telah mengukur objek perkara.

“Tugas mengeksekusi adalah kewenangan PN Padang, namun yang berhak mengukur, menentukan, yang berwenang adalah pihak BPN,” katanya.

Ia menjelaskan,objek perkara yang diukur PT KAI dari utara ke selatan bukan atas nama PT Basko Minang Plaza namun objek tersebut atas nama Basrizal Koto.

“Objek perkara sudah ada sertifikat atas nama Basrizal Koto sesuai dikeluarkan BPN Kota Padang bukan atas nama PT Basko Minang Plaza,”ungkapnya.

Sertifikat atas nama Basrizal Koto tidak pernah dibatalkan. “Artiny sertifikat tersebut masih syah milik Basrizal Koto,”tegas Feri.

Rencana eksekusi lahan di jalan hamka melibat pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI.

“Pengamanan jalanannya eksekusi melibatkan polisi,TNI,Damkar,”kata Kapolresta Padang,Kombes Pol Chairul Azis.

Eksekusi lahan yang direncanakan hari ini didasarkan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang tentang pelaksanaan putusan perkara No 12/Pdt.G/2012/PN.Pdg jo No 44/Pdt/2013/PT Pdg jo MA RI Reg no 604 K/Pdt/2014.

Selain itu, PT Basko Minang Plaza harus membayar uang sewa tanah sebesar Rp25.672.680 kepada penggugat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Regional II Sumbar, karena tertunggak selama 8 tahun. (der)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*